JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/10).
Pelantikan dilakukan bersamaan dengan pejabat lain antara lain Kristomei Sianturi sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen Suharyanto, dan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai wakil panglima TNI.
Selain itu, Prabowo juga melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lalu ada Richard Tampubolon dan Yusuf Jauhari yang dilantik menjadi wakil menteri pertahanan (Wamenhan), Maulana Bunguran sebagai wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan (Wamenimipas), serta Alim Setiawan sebagai wakil menteri pertanian (Wamentan).
Jenderal Tandyo baru setahun menduduki posisi wakil panglima TNI. Ia dilantik dalam upacara gelar pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassu, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 10 Agustus 2025.
Saat itu Tandyo mengaku Prabowo berharap agar jabatannya yang ia emban dapat membantu untuk memperkuat TNI.
“Presiden mengangkat saya sebagai wakil panglima tentunya banyak harapan untuk bisa membantu panglima, bisa memperkuat TNI,” kata Tandyo.
Sementara, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan akan mengecek kembali luasan sesungguhnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Ia mengatakan akan kembali mengecek data dan fakta di lapangan dengan berbagai metode.
“Saya cek data dan fakta yang ada saat ini, dengan berdasarkan satelit, SiPongi, pantauan NASA juga berapa sih luasan yang sebenarnya itu, itu kan bisa dihitung itu dan dampaknya apa,” kata Kristomei usai dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/11), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Kristomei mengatakan hasil penghitungan itu juga akan diumumkan kepada publik.
Ia menekankan yang terpenting saat ini adalah tidak adanya lagi korban yang berjatuhan akibat karhutla ini.
Pada saat yang sama, Kristomei juga buka suara perihal kans menetapkan status bencana nasional karhutla ini.
Ia menyebut apapun status bencana ini, yang terpenting adalah respons dari berbagai pihak dalam merespons urusan ini.
“Mau statusnya bencana nasional kek mau bencana daerah kek, responsya apa, kecepatannya apa, jangan sampai namanya besar tapi responsnya enggak ada,” ujar dia. web