BANJARMASIN – Pertama kali terjadi jadwal kegiatan Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Oktober 2026 dua kali perubahan melalui rapat paripurna.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketuanya H Kartoyo dengan didampingi dua Wakil Ketua HM Alpiya Rakhman dan Desy Oktavia Sari di Banjarmasin, Rabu.
Sebagaimana Tata Tertib (Tatib) DPRD Kalsel setiap perubahan jadwal kegiatan DPRD hasil Badan Musyawarah (Banmus) setempat harus melalui paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
Perubahan jadwal tersebut antara lain rencana reses masa sidang III Tahun 2026 pada bulan ini (Oktober) bergeser ke November mendatang, serta kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan/peraturan daerah (Perda) atau Sosper.
Dalam rapat paripurna itu terjadi interupsi dari beberapa anggota DPRD Kalsel antara lain anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dirham Zain dan M Yadi Mahendra.
Selain itu, dari Bambang Yanto Permono – Partai Demokrat serta HM Rosehan Noor Bachri – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Menurut Dirham, Mahendra dan Bambang Yanto, perubahan jadwal kegiatan DPRD Kalsel sampai dua kali semestinya tidak terjadi kalau dengan perencanaan yang betul-betul matang. “Hal seperti ini jangan sampai terulang,” ujar mereka.
Dirham juga menyoroti, jadwal rapat-rapat yang tumpang tindih seperti rapat Komisi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Panitia khusus (Pansus) pada saat bersamaan. “Mana mungkin,” katanya seraya berharap ke depan tidak terjadi lagi.
Sementara Bambang Yanto, mantan anggota DPRD Kota Banjarmasin menanyakan sebab terjadinya dua kali perubahan jadwal kegiatan pimpinan/anggota DPRD Kalsel pada Oktober 2026.
Kartoyo selaku pimpinan sidang/rapat menyuruh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel menjawab pertanyaan Bambang Yanto tersebut.
Menanggapi pernyataan tersebut, Sekwan Kalsel H Muhammad Jaini menerangkan, bahwa anggaran kegiatan DPRD Kalsel pada APBD Murni 2026 dengan rencana sepuluh bulan, ternyata cuma sebilan bulan, sehingga harus menunggu realisasi perubahan APBD 2026.
Rapat paripurna tampak mulai menghangat, namun Kartoyo menawarkan penyelesaian persoalan lewat rapat pimpinan dewan, komisi dan fraksi sesudah rapat paripurna tersebut yang mendapat sambutan positif. ant