BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin didampingi Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (1/10).
Dalam Rakor tersebut, Gubernur H Muhidin meminta jajaran Pemprov Kalsel mempercepat persiapan sejumlah proyek strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan akses jalan, pengembangan kawasan stadion serta rencana pembangunan rumah sakit.
Dalam Rakor tersebut, Gubernur H Muhidin menyatakan mencabut kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN mulai 1 Oktober 2026 dan ASN masuk kerja seperti biasa, terkecuali ada situasi mendesak yang mengharuskan penundaan seperti kabut asap.
“Dari hasil evaluasi selama pelaksanaan WFH, ternyata tidak ada efesiensi yang signifikan, karena itu mulai 1 Oktober 2026 kebijakan WFH dicabut,” ujarnya.
Gubernur H Muhidin mengatakan penerapan WFH dinilai belum memberikan efisiensi yang berarti karena kebutuhan operasional seperti transportasi dan listrik tetap berjalan.
Dalam Rakor itu, Gubernur H Muhidin memberikan arahan terkait rencana pembangunan Jalan Tengah dan meminta proses koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas lahan dipercepat, termasuk dengan PTPN dan pihak terkait lainnya.
Menurut Gubernur H Muhidin, kepastian terkait lahan perlu segera diperoleh agar pemerintah dapat menyiapkan penganggaran dan tahapan pekerjaan tanpa tertunda. “Kalau bisa dalam bulan ini sudah diajukan secara formal dan persuasif,” ujar Gubernur H Muhidin.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kalsel itu meminta jajaran terkait memastikan proses penilaian lahan dilakukan secara cermat dan transparan. Hal ini dinilai penting agar nilai hasil appraisal tidak menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya.
Untuk kawasan stadion internasional, Gubernur H Muhidin meminta proses pembebasan lahan segera ditindaklanjuti, termasuk memastikan hasil appraisal sebagai dasar perhitungan anggaran.
Selain itu, pemerintah juga diminta mulai menyiapkan rencana kebutuhan lahan pendukung stadion, termasuk kemungkinan penyesuaian tata ruang untuk pengembangan kawasan pada 2027.
Gubernur H Muhidin menekankan persiapan tersebut tidak boleh menunggu hingga tahun pelaksanaan. “Kita perlu berkoordinasi sejak sekarang dengan Pemkot Banjarbaru dan kementerian terkait agar proses perubahan tata ruang dapat dipersiapkan lebih awal,” katanya.
Dalam rapat yang sama, turut dibahas kondisi transfer ke daerah yang belum seluruhnya terealisasi. Berdasarkan penjelasan jajaran terkait, terdapat TKD yang ditangguhkan sekitar Rp2,179 triliun serta DBH kurang salur atau kurang bayar sekitar Rp1,073 triliun.
Kepala BPKAD Provinsi Kalsel, H Fatkhan menyampaikan realisasi APBD hingga 30 September 2026 mencapai Rp6,21 triliun atau 62,25 persen dari pagu belanja Rp9,97 triliun.
Pendapatan daerah telah mencapai Rp6,05 triliun atau 81,91 persen dari pagu Rp7,39 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan tercatat 111,06 persen.
Dari sisi pendapatan, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel, H Subhan Nor Yaumil melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga September mencapai 82,28 persen dari target sekitar Rp7,3 triliun.
PAD mencapai 87,73 persen atau sekitar Rp4,06 triliun, dengan pajak daerah mencapai 92,03 persen. Salah satu penyumbang utama adalah PBBKB yang telah mencapai 106,19 persen.
Adapun pendapatan transfer masih 69,50 persen dan retribusi daerah 65,95 persen sehingga perlu terus dioptimalkan hingga akhir tahun.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Hj Galuh Tantri Narindra memaparkan percepatan pembangunan Jalan Lintas Tengah, khususnya proses pembebasan lahan di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar.
Penetapan lokasi ditargetkan pada 7 Desember 2026, sedangkan pembayaran pembebasan lahan ditargetkan mulai Juni 2027. Sejumlah hal masih perlu diantisipasi, termasuk tumpang tindih lahan serta aset PTPN yang memerlukan proses persetujuan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Yasin Toyib melaporkan perkembangan sejumlah proyek infrastruktur meliputi Stadion Internasional, Lintas Tengah Pulau Kalimantan dan pembangunan jembatan di Pulau Laut, Kotabaru.
Untuk Stadion Internasional, lelang pekerjaan fisik dengan anggaran sekitar Rp150 miliar ditargetkan tayang Jumat atau Senin. Sementara pembebasan lahan ditargetkan rampung pada Desember dengan anggaran sekitar Rp65 miliar. adp/ani