KANDANGAN-Menjelang pelaksanaan akreditasi, RSUD Daha Sejahtera, Hulu Sungai Selatan (HSS) tidak hanya mempersiapkan kelengkapan penilaian, tapi juga membuka kembali berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten(Pemkab) HSS dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) RSUD Daha Sejahtera tahun 2026 yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) HSS, H Suriani, digelar di Banjarbaru, Sabtu.
“Proses penilaian akreditasi dijadwalkan berlangsung pada 13–15 Oktober 2026. Karena itu, monev salah satu langkah melihat kesiapan rumah sakit sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dibenahi sebelum pelaksanaan akreditasi,” kata Direktur RSUD Daha Sejahtera, Hj. Masliani,
Dijelaskan dia, rangkaian monev juga diisi dengan penandatanganan bersama peningkatan mutu rumah sakit. Dan dari kegiatan tersebut, jajaran RSUD Daha Sejahtera menyampaikan berbagai kondisi, dan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan di rumah sakit, khususnya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Daha.
Masliani juga memaparkan kondisi sumber daya manusia (SDM), yang saat ini berjumlah 204 orang karyawan. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen merupakan tenaga yang berasal dari luar wilayah Daha, di antaranya dari Kandangan, Barabai, dan Rantau.
“Kondisi ini menjadi satu hal yang kita sampaikan dalam monev, termasuk usulan terkait kemungkinan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” ucapnya.
Selain persoalan SDM dan kesejahteraan pegawai, pihaknya juga menghadapi sejumlah kendala dalam administrasi dan pembiayaan.
Masliani mengungkapkan, proses klaim BPJS Kesehatan belum dapat terealisasi 100 persen, termasuk adanya persoalan pada klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di sisi pelayanan medis, kebutuhan terhadap tambahan SDM juga masih menjadi perhatian, terutama untuk tenaga dokter spesialis. “Ketersediaan tenaga medis kita nilai penting untuk mendukung pelayanan, sekaligus memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi,” ujarnya.
Sementara itu, wabup menekankan pentingnya hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan pelayanan dan persiapan menghadapi akreditasi.”Saya meminta agar hasil monev tidak berhenti sebagai bahan evaluasi, tetapi benar-benar digunakan untuk memperbaiki mutu pelayanan RSUD Daha Sejahtera,” katanya.
Wabup mengharapkan jajaran RSUD Daha Sejahtera bisa menjadikan hasil monev sebagai landasan untuk perbaikan kualitas mutu pelayanan.
Pemkab pun pasti memperhatikan perkembangan RSUD Daha Sejahtera, karena rumah sakit ini memiliki peran yang sangat penting dalam melayani kesehatan di wilayah Daha.”Persiapan akreditasi merupakan pekerjaan bersama seluruh unsur rumah sakit, dan hasil monev kita ingin dapat segera ditindaklanjuti, terutama terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan, sehingga kesiapan rumah sakit menghadapi penilaian akreditasi dapat semakin baik,” harap wabup
Wabup sebagai warga asli Daha pun mengaku mengetahui sejumlah kondisi dan kendala, yang dihadapi rumah sakit dalam menjalankan pelayanan sehari-hari.
Ia menyampaikan, berbagai persoalan tersebut, termasuk mengenai SDM, kesejahteraan pegawai, serta kendala BPJS, akan dibawa dan dikonsultasikan kepada Bupati HSS untuk dibahas lebih lanjut, sesuai kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah.{[an/mb03]}