MARTAPURA – Wakil Bupati (Wabup) Banjar Habib Idrus Al Habsyi membuka Jambore Kader Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2026 di Guest House Sultan Sulaiman Martapura, Rabu (23/9).
Jambore ini salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat kapasitas kader pendamping keluarga, sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mempercepat penurunan stunting.
Wabup Banjar Habib Idrus Al Habsyi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar mengatakan, jambore tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi tahunan, melainkan juga wadah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta semangat kebersamaan para kader yang menjadi garda terdepan, dalam pendampingan keluarga di masyarakat.
“Keluarga yang sehat, harmonis, mandiri, dan sejahtera adalah fondasi utama kemajuan daerah. Karena itu, pendampingan keluarga harus berjalan berkesinambungan dan terintegrasi lintas sektor,” ucap Habib Idrus.
Ia juga mengingatkan para kader agar mengedepankan pendekatan persuasif saat menjalankan tugas di lapangan.
Menurutnya, masyarakat perlu merasa nyaman dan percaya, sehingga lebih terbuka menerima edukasi dan pendampingan. “Buat masyarakat merasa nyaman, percaya, dan terbuka untuk menerima edukasi,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan tugas, TPK difokuskan pada pengawalan empat kelompok sasaran prioritas, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta keluarga yang memiliki anak usia bawah dua tahun (baduta).
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Lisna Prihantini menjelaskan, peran kader pendamping keluarga saat ini semakin komprehensif.
Tugas TPK mencakup tiga pilar utama, yakni Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), pembangunan keluarga, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
“Tugas kader kini tidak lagi terbatas pada intervensi stunting semata, melainkan hadir mendampingi seluruh kebutuhan keluarga sesuai tahapan siklus hidupnya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan rantai rujukan yang kuat di tingkat tapak. Para kader tidak bekerja sendiri, tetapi didukung Penyuluh KB/PLKB, pemerintah desa atau kelurahan, TP PKK, tenaga kesehatan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kerja kolaboratif adalah kunci. Kader harus jeli dan tahu kapan saatnya memberikan edukasi mandiri, melakukan pendampingan, berkoordinasi, hingga mengambil tindakan rujukan medis atau sosial,” pungkasnya. ril/dio/yos