BANJARMASIN – Anggota Banggar DPRD Provinsi Kalsel Adrizal menginginkan APBD 2007 disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk digitalisasi. Namun, jangan sampai digitalisasi justru membebani masyarakat.
“Saya ingin memastikan pelayanan tetap mudah dan seluruh masyarakat bisa mengaksesnya,” ujar Adrizal, menanggapi RAPBD 2027 yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (16/9).
Terkait langkah pemerintah dalam memastikan APBD 2027, ia berharap harus benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tidak menghasilkan SILPA yang besar. Tentunya, lanjut dia, ini akan dikawal bersama pihak legislative setempat.
“Terutama pada bagian-bagian anggaran yang penting, kita akan mengawasi setiap dinas dan memastikan program serta kegiatan yang sudah dianggarkan benar-benar terlaksana dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” ujar Adrizal.
Ia ingin mengetahui secara konkret apakah program-program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau ada program yang memang dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan memastikan pelaksanaannya sampai ke tingkat masyarakat.
Selama ini dalam beberapa rapat pembahasan RAPBD 2027 memang ditemukan adanya dinas yang penyerapan anggarannya belum maksimal.
“Dari DPRD sendiri, tentu kita akan melakukan komunikasi dan meminta penjelasan dari dinas terkait mengenai apa yang menjadi kendala sehingga penyerapan anggaran belum maksimal,” jelasnya.
Kalau ada dinas yang penyerapannya tidak maksimal, khususnya yang menjadi kewenangan Komisi II, tentu akan di panggil dan minta penjelasan.
Jadi, komunikasi dan pengawasan ini akan terus kita lakukan agar anggaran yang sudah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. rds