AMUNTAI-Bupati HSU H. Sahrujani menghadiri silaturahmi bersama Gubernur Kalimantan Selatan dalam pertemuan yang digelar di kediaman Bupati Tabalong. Pertemuan tersebut menjadi forum penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, serta sinergi dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Banua Enam.
Silaturahmi tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antarpimpinan daerah, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian bersama, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan banjir yang kerap terjadi di Kalimantan Selatan, serta strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur di masing-masing kabupaten.
Pembahasan pertama menyangkut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Banua Enam. Persoalan karhutla menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, transportasi, hingga perekonomian apabila terjadi dalam skala luas.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat TNI dan Polri, serta seluruh unsur terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran, sekaligus memperkuat koordinasi ketika terjadi titik api di lapangan.
Bagi Kabupaten HSU, langkah tersebut menjadi penting mengingat kondisi wilayah yang memiliki kawasan lahan rawa dan gambut yang pada musim kemarau tertentu dapat memiliki tingkat kerawanan terhadap kebakaran. Agenda kedua yang dibahas adalah persoalan banjir yang sering terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Banjir merupakan persoalan yang tidak mengenal batas administrasi kabupaten maupun kota. Kondisi air dan daerah aliran sungai yang saling terhubung menyebabkan penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang lebih komprehensif, mulai dari upaya pengendalian aliran air, normalisasi dan pemeliharaan sungai, peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali banjir, hingga penanganan kawasan yang menjadi titik rawan genangan.
Pembahasan tersebut menjadi sangat relevan bagi Kabupaten HSU yang memiliki karakteristik wilayah rawa dan sejumlah kawasan yang rentan terdampak genangan.
Bupati H. Sahrujani menilai, koordinasi antardaerah sangat diperlukan agar penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial. Dengan sinergi yang kuat, program penanganan banjir dapat diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain persoalan bencana, pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan di masing-masing kabupaten. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah kabupaten disarankan untuk mempertimbangkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Skema pembiayaan tersebut dapat menjadi salah satu opsi bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan cukup besar, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, kelayakan proyek, serta ketentuan dan mekanisme yang berlaku.