BANJARMASIN – Memasuki periode musim penghujan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan HM Syaripuddin mengingatkan pemerintah provinsi bersama 13 pemerintah kabupaten/kota, agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, tanah longsor, angin kencang, serta kerusakan infrastruktur akibat tingginya curah hujan.

Menurut Bang Dhin –sapaan akrabnya, mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau respons sesaat ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah harus memiliki langkah antisipasi yang konkret, terukur, dan terkoordinasi hingga tingkat desa.

“Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika rumah warga sudah terendam, jalan terputus, dan masyarakat harus mengungsi. Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana datang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya, Rabu (18/11) siang.

Bang Dhin menilai, pengalaman bencana banjir yang pernah melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan harus menjadi bahan evaluasi serius dalam memperbaiki sistem pencegahan dan penanganan bencana.

Wilayah yang memiliki kerentanan terhadap genangan, luapan sungai, longsor, dan gangguan akses transportasi perlu memperoleh perhatian khusus berdasarkan hasil pemetaan risiko yang diperbarui.

Ia juga mengingatkan persoalan banjir tidak semata-mata berkaitan dengan intensitas hujan, tetapi juga harus dilihat dari kondisi daerah aliran sungai, perubahan tata guna lahan, sedimentasi, berkurangnya kawasan resapan air, serta kapasitas drainase.

“Kita tidak bisa terus menerus menyalahkan hujan setiap kali banjir terjadi. Pemerintah harus berani mengevaluasi kondisi lingkungan, tata ruang, daerah aliran sungai, dan infrastruktur pengendali banjir. Persoalan yang berulang membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar masalah,” ujarnya.

Bang Dhin pun meminta pemerintah daerah melalui BPBD, dinas PUPR, dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait segera memperkuat enam langkah mitigasi.

Enam langkah mitigasi tersebut, yakni Memperbarui peta wilayah rawan bencana. Mengidentifikasi desa, permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur vital yang berpotensi terdampak banjir maupun tanah longsor.

Kemudian, melakukan normalisasi drainase dan penanganan sungai secara terukur. Membersihkan saluran air, memperbaiki drainase yang rusak, serta menangani sedimentasi berdasarkan kajian teknis dan ketentuan lingkungan.

Memperkuat sistem peringatan dini. Mengintegrasikan informasi BMKG, pemantauan tinggi muka air, dan komunikasi pemerintah desa agar masyarakat menerima peringatan lebih cepat.

“Juga memastikan kesiapan logistik dan jalur evakuasi. Menyiapkan perahu evakuasi, kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan, tempat pengungsian, dan perlindungan kelompok rentan,” katanya.

Ia menambahkan, pemeriksaan infrastruktur vital juga harus dilakukan. Memastikan jembatan, jalan penghubung antardesa, tanggul, jaringan air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan dalam kondisi aman.

“Serta menyiapkan anggaran dan mekanisme respons darurat. Memastikan kesiapan pendanaan sesuai ketentuan, pembagian tanggung jawab antarinstansi, dan prosedur penanganan cepat ketika bencana terjadi,” pungkasnya. rds