BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD).
Rapat ini dipimpin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan Fatkhan di Kantor DPRD Kalsel, Senin (16/11) sore.
TAPD dalam paparannya membahas arah pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebijakan dan alokasi penyesuaian anggaran setelah adanya penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat.
TAPD menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan mengalami peningkatan dibandingkan pagu sebelumnya.
Sementara, pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian dengan Dana Bagi Hasil yang meningkat, Dana Alokasi Khusus yang mengalami penurunan, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan antardaerah tetap.
TAPD menegaskan, seluruh belanja wajib tahun 2027 terpenuhi berdasarkan data sistem informasi pembangunan daerah terkini.
Belanja infrastruktur pelayanan publik melampaui batas minimal yang ditentukan. Anggaran pendidikan memenuhi batas minimal yang ditentukan. Sementara Belanja Pegawai masih berada di bawah batas maksimal yang ditentukan, dan tetap harus dikendalikan secara cermat.
Untuk Belanja Modal diarahkan pada infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, dengan porsi terbesar pada jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan.
TAPD juga menyampaikan, dari target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok terdapat bagian kabupaten/kota yang masih membutuhkan tambahan agar pembayaran Dana Bagi Hasil dapat terpenuhi, minimal hingga triwulan pertama tahun 2027, dan akan semakin besar apabila mencakup triwulan akhir tahun 2026.
Di temui usai rapat pembahasan, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menyampaikan, pembahasan Rancangan APBD 2027 sudah memasuki tahap akhir.
“Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir untuk tahun anggaran 2027. Tadi sudah ada kesepakatan akan di paripurnakan pada 23 November 2026. Pada arahnya tadi juga ada peningkatan, pihak perangkat daerah menjelaskan ada peningkatan pada pendapatan.” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan belanja masih akan dilanjutkan karena masih ada sedikit hal yang perlu diselesaikan, sementara substansi lainnya sudah selesai dan tinggal menunggu paripurna.
Di sisi lain, pihak TAPD melalui Kepala BPKAD Fatkhan menjelaskan, penyesuaian atau pelampauan target pendapatan pascapenetapan masih dapat di akomodasi setelah hasil evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri turun.
“Jadi salah satu rekomendasinya seperti tahun sebelumnya, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan target pendapatan maupun penyesuaian-penyesuaian belanja atas program-program prioritas dan sebagainya,” jelasnya.
Banggar DPRD Kalsel berkomitmen akan melakukan pendalaman lebih lanjut agar Rancangan APBD TA 2027 dapat disepakati bersama tepat waktu, dengan tetap mengedepankan belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. rds/yos
