BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan dinas tersebut.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menerima sejumlah paparan terkait kebutuhan anggaran yang dinilai masih minim untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan.
Perwakilan Komisi II menyampaikan, keterbatasan anggaran tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi keuangan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran (Banggar) Provinsi Kalimantan Selatan. Meski demikian, sejumlah kebutuhan prioritas dinilai tetap harus mendapatkan perhatian agar pelayanan dan kepentingan masyarakat tidak terganggu.
“Kami dari Komisi II mendesak SKPD terkait, khususnya Bappeda dan BPKAD, agar masih bisa mengakomodasi penambahan anggaran untuk skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan. Sehingga kepentingan masyarakat banyak dapat teratasi,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel,H Suripno Sumas SH MH di Banjarmasin,Kamis (12/11) siang.
Ia berharap, apabila penambahan anggaran belum dapat direalisasikan dalam alokasi saat ini, kekurangan tersebut dapat diperjuangkan melalui APBD Perubahan.
Menurutnya, seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan beserta UPT juga telah memahami kondisi efisiensi keuangan pemerintah daerah. Karena itu, program yang ada sementara akan dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
“Harapan kami, paling tidak kekurangan anggaran tersebut bisa diakomodasi pada APBD Perubahan nantinya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dalam pertemuan hari ini dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
Dengan adanya RDP tersebut, Komisi II berharap kebutuhan prioritas sektor kelautan dan perikanan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. rds