SURABAYA – Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Srabaya Imron Mawardi angkat bicara mengenai kualitas dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang tercatat tersimpan di gudang Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mencapai sekitar 4,5 juta ton per November 2026.
Pasokan komoditas pokok tersebut yang diklaim mencapai kuantitas tertinggi selama Republik Indonesia berdiri tersebut dihadapkan dengan tantangan. Salah satunya aalah masa simpan kualitas beras yang terbatas maksimal hanya satu tahun, dan berisiko memicu penurunan mutu bila penyaluran dan rotasi stok tidak ditata secara presisi.
Imron menjelaskan terdapat anomali yang terjadi di ekosistem beras nasional saat ini. Di satu sisi, cadangan beras yang dikuasai pemerintah melimpah hingga mencatatkan rekor. Namun di sisi lain, harga beras premium di pasaran terpantautetap tinggi dan bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Mengacu informasi Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO), harga rata-rata beras premium di Jawa Timur tercatat sekitar Rp15.066 per kilogram, atau melampui HET Pulau Jawa sebesar Rp14.900 per kilogram. “[Stok] beras ini 4 juta ton ya, ini kan sudah rekor ya kaena beras kualitas itu terjaga kan sebenarnya hanya satu tahun saja. Jadi, kalau sekarang ini makanya unik, beras cadangannya tuh banyak, tapi harga di lapangan itu bahkan melebihi HET. Padahal kan beras ini banyak di cadangan. Nah, berarti ini kan harus diatur [pemerintah],” ujar Imron.
Selain itu, stok beras nasional yang diklaim tertinggi sepanjang sejarah tersebut tida dapat menutupi fakta lain yang terjadi di lapangan, yakni terjadinya lonjakan harga gabah kering panen (GKP) yang rata-rata menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram di tingkat petani sehingga memicu kenaikan harga beras di pasar.
Tak hanya itu, Imron juga menyoroti peran Bulog yang bergeser dari pembeli akhir (buyer of last resort) menjadi pembeli awal (offtaker utama). Lewat aturan Hrga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, Bulog menyerap gabah petani dengan berbagai kualitas tanpa sortir dan syarat tertentu.
Menurut dia, skema penyerapan masif itu memang berhasil mengamankan cadangan pangan nasional. Namun, kondisi tersebut sekaligus memikul konsekuensi biaya serta risiko perawatan mutu yang besar, mengingat gabah dan beras rentan mengalami penuruan kualitas bila tersimpan terlalu lama di gudang.
“Ketika gabah itu tidak terserap di pasar, kemudian Bulog itu menjadi pembeli. Sekarang ini memang Bulog itu menjadi pembeli awal. Artinya, sekarang itu Bulog lebih dulu membeli langsung pada petani, apalagi dengan HPP yang cukup bagus, Rp6.500. Nah, akhirnya harga gabah ‘kan kemudian meningkat karena memang dalam peraturannya itu ‘kan bahwa yang ibeli itu adalah sembarang kualitas,” kata dia. bisn/mb06