MARTAPURA – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar mensosialisasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) E-Walidata.
Sosialisasi yang digelar di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar, dibuka oleh Kepala DKISP Kabupaten Banjar Faisal, didampingi Kabid Statistik dan Persandian, Ali Akbar serta Kasi Pengelolaan Data, Ade Randa, Senin (9/11) pagi.
Sosialisasi menghadirkan narasumber, Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Firman Jati Putra dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar.
Kepala DKISP Banjar, Faisal mengatakan, penguatan tata kelola data merupakan salah satu aspek penting, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
“Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan, menjadi kebutuhan mendasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengamilan kebijakan pembangunan daerah,” kata Faisal.
Melalui sosialisasi SIPD-RI E-Walidata ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan data, termasuk proses pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran, serta penyampaian data sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Banjar Ali Akbar menjelaskan, keberadaan E-Walidata memiliki peran strategis dalam memastikan data yang dihasilkan oleh perangkat daerah, memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Ia menegaskan, pengelolaan data tidak hanya sebatas menginput dan mengunggah informasi ke dalam aplikasi, melainkan juga memastikan kesesuaian data dengan standar, metadata, interoperabilitas serta kode referensi dan data induk yang berlaku.
Dengan adanya SIPD-RI E-Walidata, diharapkan proses pengelolaan dan koordinasi data antarperangkat daerah dapat berjalan lebih tertib, terintegrasi dan terarah. “Data yang disampaikan harus memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Adapun materi sosialisasi disampaikan oleh Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan pemahaman terkait kebijakan dan implementasi SIPD-RI, khususnya dalam mendukung integrasi data pemerintahan daerah.
Sedangkan, Firman Jati Putra dari BPS Kabupaten Banjar memberikan penguatan terkait prinsip statistik, standar data, metadata statistik, serta pentingnya kualitas data dalam mendukung pembangunan daerah melalui penerapan prinsip SDI.
Melalui sosialisasi ini, menjadi langkah konkret DKISP Banjar dalam mendorong terwujudnya tata kelola data pemerintahan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih tepat sasaran. ril/dio/ani