MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menyusun dokumen Pengembangan Wilayah Terpadu atau Integrated Area Development (IAD) untuk memetakan potensi perhutanan sosial agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian hutan.
Penyusunan dokumen tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan program pemerintah, kelompok usaha masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan, sehingga pemanfaatan kawasan hutan memiliki kepastian arah, legalitas, serta memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea di Martapura, Kabupaten Banjar, Minggu, mengatakan sejumlah kelompok usaha perhutanan sosial memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama melalui pengolahan hasil hutan menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Potensi hasil hutan, hutan kayu dan usaha produktif masyarakat perlu dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Namun, pengembangannya harus tetap memperhatikan kelestarian hutan, kearifan lokal, dan keberlanjutan sumber daya alam,” ujar Yudi.
Dia mengatakan, sejumlah potensi tersebut dimanfaatkan antara lain Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Merapi Jaya, Kelompok Tani Hutan (KTH) Warna Lestari di Desa Sungai Pinang, KUPS Kayu Manis, KUPS Kemiri Ruang Terbuka Hijau Domestik (RTHD) di Desa Paramasan Atas, serta KUPS Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Meratus Jaya RTHD Limpaho di Desa Paramasan Bawah.
Menurut Yudi, pengembangan komoditas seperti kayu manis dan kemiri dapat menjadi alternatif sumber penghasilan masyarakat apabila didukung penguatan usaha, pengolahan hasil produksi, serta pemasaran yang terintegrasi dengan tetap menjaga fungsi ekologis hutan.
“Kita ingin seluruh masukan terserap dan menjadi bahan dalam membangun kawasan perhutanan sosial agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hutan masing-masing,” katanya.
Melalui konsultasi publik tersebut, pemerintah menghimpun masukan kelompok perhutanan sosial, masyarakat, dan akademisi untuk menyelaraskan kebutuhan lapangan dengan rencana pengembangan kawasan, termasuk peluang usaha dan perlindungan lingkungan.
Yudi juga menjelaskan dokumen IAD juga diperlukan sebagai landasan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, terutama pada wilayah yang masih membutuhkan penataan serta kepastian legalitas agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan produktif sesuai ketentuan.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa menyusunnya dalam dokumen sebagai bahan pengambilan kebijakan, sehingga kawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat secara legal, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Konsultasi publik yang berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen terhadap master plan IAD Perhutanan Sosial sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestarian kawasan hutan. ant