JAKARTA – Pemerintah berencana me­ng­e­na­kan pajak digital pada aktivitas transaksi ke­u­ang­an, termasuk transfer perbankan dalam wak­tu dekat. Kebijakan ini akan melibatkan per­bankan hingga perusahaan teknologi fi­nan­sial (fintech) untuk mengoptimalkan pe­ne­ri­ma­an negara.

Ketua Dewan Penasihat Ka­mar Dagang dan Industri (Kadin) Ind­onesia Hashim Djojohadikusumo me­ng­ung­kap­kan pemerintah akan menerapkan pajak digital (digital taxation) pa­da 9 November 2026.

Hashim mengatakan bank pemerintah, bank swasta, dan pe­ru­sahaan fintech, termasuk latform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo, akan di­li­bat­kan dalam pemungutan dan pen­ye­toran pajak yang selama ini be­lum dipungut.

Ke depan pemerintah akan me­manfaatkan teknologi elek­tro­nik, teknologi informasi (IT), hi­ngga kecerdasan buatan atau arti­ficial intelligence (AI) untuk me­ng­optimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi sesuai dengan ketentuan perundang-un­dangan.

Hashim menjelaskan langkah ter­sebut dilakukan lantaran rasio penerimaan negara Indonesia ma­sih tergolong rendah di­ban­di­ngkan sejumlah negara lain. Ia men­yebt penerimaan negara yang te­r­diri dari pajak, cukai, dan pe­ne­rimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai 12 persen ter­hadap produk domestik bruto (PDB).

Adik Presiden Prabowo Subianto ini membandingkan ra­sio tersebut dengan Kamboja yang mencapai 18 persen dan India sebesar 20 persen. Se­men­tara itu, sejumlah negara lain yang ia sebut memiliki rasio pe­ne­ri­maan negara lebih tinggi diban­di­­ngkan Indonesia.

Hashim menilai Indonesia me­miliki potensi meningkatkan ra­sio penerimaan negara hingga men­yamai Kamboja. Dengan se­li­sih rasio sebesar 6 persen ter­ha­dap PDB, ia memperkirakan ter­dapat potensi tambahan pe­ne­ri­maan negara hingga Rp1.500 tri­liun per tahun.

Terpisah, soal pembalut wa­nita yang dikenai pajak, Menteri Pem­berdayaan Perempuan dan Per­lindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi me­respons ra­mai­nya pembahasan mengenai pajak pem­balut di media sosial.

Arfah menyebut menstruasi me­ru­pakan proses biologis alami dalam siklus reproduksi pe­rem­puan yang dialami secara rutin dan tidak dapat dihindari. “De­ng­an demikian, dibutuhkan du­ku­ngan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap pro­duk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khu­susnya untuk mereka yang be­rasal dari kelompk sosial eko­no­mi rentan ke bawah,” kata Arifah.

Ekonom dan Pakar Ke­bi­jak­an Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat me­n­de­sak­an agar pajak pembalut di­no­l­kan. “Polemik pajak pembalut ya­n kembali ramai di media so­sial pada akhir Oktober 2026 sesungguhnya memperlihatkan persoalan lebih mendasar dari­pa­da sekadar besaran tarif,” katanya.

Achmad menuturkan, pu­ng­ut­an terhadap pembalut memang se­suai dengan aturan. Namun, pem­balut belum mendapatkan pe­ng­akuan fiskal sebagai ke­bu­tuh­an dsar yang pantas memperoleh per­lindungan khusus.

“Kebijakan perpajakan tidak se­ha­rusnya berhenti pada per­tan­ya­an apakah suatu pungutan se­suai dengan aturan. Pertanyaan ya­ng jauh lebih penting adalah apa­kah aturan tersebut sudah men­cerminkan keadilan bagi mas­yarakat yang menanggung be­bannya,” ungkapnya. cnn/mb06