Oleh: Ailia Junior (Pemerhati Kebijakan Publik)

Suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz seketika meniup padam lilin di meja kerjanya saat seorang utusan mulai menanyakan kabar pribadinya; beliau menolak keras menggunakan pendar cahaya dari minyak pembakar milik kas negara (Baitulmal) untuk menerangi kepentingan pribaadi. Keteladanan ekstrem dalam memisahkan fasilitas publik dan kepentingan pribadi ini terasa seperti tamparan keras jika dibenturkan dengan realitas birokrasi kita hari ini. Di tengah pekatnya asap karhutla Banua dan jerit tangis korban bencana yang menggalang donasi mandiri, publik justru disuguhi anomali tata kelola yang fatal: rentetan dugaan skandal korupsi pengadaan di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disinyalir menembus angka Rp148 miliar (Kompas.com, 19/10/2026).

Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkaran kebencanaan ini menjadi tragedi kemanusiaan yang teramat pahit. Dana Siap Pakai (DSP) yang nilainya menembus seratusan miliar rupiah diduga dikorupsi melalui jejaring perusahaan terafiliasi. Ironisnya, di sudut ruang digital, publik terus disuguhi tangisan warga Banua yang bersusah payah menggalang dana (crowdfunding) untuk membeli masker akibat pekatnya asap karhutla, maupun korban bencana di wilayah lain yang berjuang menyambung nyawa.

Korupsi dana bencana adalah manifestasi paling brutal dari matinya empati. Tindakan merampok hak warga yang tengah meregang nyawa demi gaya hidup mewah—seperti membeli emas, perhiasan, dan koleksi mobil—merupakan bentuk hilangnya affective empathy (empati afektif). Perilaku ini memicu Institutional Betrayal (pengkhianatan institusi); di mana negara yang seharusnya berperan ganda sebagai pelindung, justru beralih menjadi predator di saat warganya berada pada titik paling rapuh. Alih-alih mendapatkan intervensi trauma (trauma healing) pasca-bencana, masyarakat justru disuntik dengan trauma sekunder akibat hilangnya kepercayaan publik. Ketika instrumen mitigasi dikikis oleh kepentingan rente, masyarakat tidak hanya bergulat melawan dampak fisik bencana, melainkan juga dihantam keputusasaan kolektif yang merapuhkan kesehatan mental publik secara meluas.

Tragedi ini bukanlah sekadar anomali karakter individu, melainkan dampak dari menguatnya arus materialisme dan sekularisasi. Tata kelola yang memisahkan nilai-nilai spiritual dari ruang publik memutus urat nadi pertanggungjawaban moral. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah yang berat, melainkan sebagai instrumen transaksional untuk membalas budi politik, menjaring kekayaan, dan mempertahankan hegemoni kuasa. Lemahnya benteng integritas ini diperparah oleh sistem pengawasan yang rapuh, sehingga batas antara hak publik dan rakusnya kepentingan pribadi menjadi lebur. Tata kelola yang mestinya melindungi korban justru berbalik menjadi sarana memperkaya jejaring segelintir elite.

Padahal, dalam tata kelola yang ideal, penguasa adalah raa’in (pelayan) sekaligus junnah (perisai) yang memiliki tanggung jawab mutlak atas kesejahteraan rakyat. Khazanah nilai Islam memberikan cetak biru moral yang komprehensif dalam memutus mata rantai rasuah dari hulu. Benteng pertahanan pertama tidak dibangun sekadar dari tumpukan regulasi, melainkan dari kurikulum pendidikan karakter yang berbasis akidah. Tujuannya melahirkan aparat dengan integritas kepribadian (Syakhshiyah Islamiyah)—sebuah karakter yang menanamkan rasa takut (khauf) kepada Tuhan di mana pun mereka berada, sehingga seorang pejabat menolak bermaksiat meskipun tidak ada kamera pengawas yang melihatnya.

Lebih dari itu, prinsip transparansi dalam sejarah Islam secara tegas mengharamkan perpaduan antara birokrasi negara dengan kepentingan korporasi milik kroni (konflik kepentingan). Konsep pengelolaan harta publik (Baitulmal) mengajarkan sistem pengawasan ketat sejak hari pertama pejabat dilantik. Jika terjadi lonjakan aset yang tidak wajar, tidak ada kompromi untuk mengembalikan harta tersebut ke kas publik.

Sebagai lapis terakhir, hukum harus berfungsi sebagai Zawajir (pencegah) dan Jawabir (penebus). Pelaku korupsi dana kemanusiaan idealnya tidak ditindak dengan pasal-pasal kompromistis yang bisa dinegosiasikan melalui remisi. Keyakinan transendental inilah yang menjadi benteng pertahanan terakhir agar nurani tidak mudah terbeli oleh godaan materi.

Sejarah peradaban islam telah mencontohkan bagaimana Umar bin Abdul Aziz amanah melindungi harta rakyat.

Pada akhirnya, mengharapkan birokrasi yang bersih di bawah bayang-bayang materialisme yang serakah sama utopisnya dengan mencari setetes embun di tengah kobaran api karhutla. Dibutuhkan revolusi pola pikir fundamental untuk mengembalikan fungsi negara murni sebagai pelindung jiwa (hifdz al-nafs). Sebelum dana miliaran rupiah itu menguap dan bertransformasi menjadi ornamen kemewahan, sudah saatnya kedaulatan dan tata kelola etis berlandaskan nilai-nilai spiritual kembali dihidupkan untuk memperoleh ketenangan dan kesejahteraan. Menjaga integritas dana bencana bukan sekadar persoalan akuntabilitas administratif, melainkan pilar utama dalam merawat dan memenuhi amanah perlindungan rakyat. Cukuplah sudah rentetan bencana ini menjadi refleksi bagi kita untuk segera berbenah.