MARTAPURA – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin mendampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel, Senin (19/10).
Setelah tiba, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju kawasan Booster Lingkar Utara PT AM Intan Banjar, Kabupaten Banjar dan di lokasi ini, Gubernur H Muhidin telah menunggu kedatangan rombongan sekaligus mendampingi peninjauan karhutla.
Disela peninjauan Karhutla itu, Gubernur H Muhidin juga menyerahkan kembali usulan bantuan penanganan karhutla kepada BNPB.
Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, terdapat 12 kabupaten yang diusulkan menerima bantuan. Namun, baru enam kabupaten yang memperoleh bantuan sehingga pemerintah daerah kembali mengajukan usulan untuk wilayah yang belum terakomodasi.
Selain mengupayakan dukungan pemerintah pusat, Pemprov Kalsel terus memperkuat langkah penanganan karhutla melalui pemadaman api dan pembasahan lahan, khususnya di kawasan gambut. “Jadi, ada pemadaman api dan pembasahan,” ujar Gubernur H Muhidin.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel menyiapkan cairan surfaktan. Bahan tersebut direncanakan diperbanyak dan didistribusikan ke kabupaten yang membutuhkan setelah pasokan berikutnya tiba.
Pemprov Kalsel juga merencanakan pembuatan embung kecil sebagai sumber air untuk mendukung pembasahan lahan, termasuk dalam operasi pemadaman menggunakan helikopter melalui metode water bombing.
Gubernur H Muhidin menjelaskan, pembasahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla di lahan gambut, karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah dipadamkan. “Karena api di dalam masih ada. Itu kalau daerah gambut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan kunjungan lapangan dilakukan guna mengevaluasi penanganan yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang dapat didukung pemerintah pusat.
“Pertama kita inventarisir dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang masih dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.
Menurut Kristomei, percepatan penanganan menjadi hal penting agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Karena itu, kebutuhan personel, peralatan pemadam, tangki air, hingga dukungan anggaran akan dipetakan berdasarkan kondisi di lapangan. “Jam per jam, menit per menit kita harus segera merespons, jangan sampai api itu semakin meluas,” tegasnya.
Kristomei juga menekankan bahwa penanggulangan karhutla memerlukan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, Polri, dan unsur swasta. Sinkronisasi antarpihak diperlukan agar dukungan yang diberikan sesuai kebutuhan dan dapat segera digunakan untuk pemadaman.
Dalam upaya mengatasi karhutla, BNPB turut menjajaki penggunaan teknologi modifikasi cuaca. Kristomei menyebut teknologi -dry ice akan dicoba untuk mendukung proses pembentukan hujan, dilanjutkan dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan bahan semai yang sesuai.
“Di Sumsel kita sudah berhasil seperti itu dan saat ini di Kalimantan akan dicoba lagi seperti itu sehingga hujan bisa turun baik di Kalimantan Tengah maupun di Kalsel,” ungkapnya. rfq/adpim/ani