Oleh: Agustina

Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai potensi ancaman bencana alam. Sepanjang periode 1 Januari hingga 17 Agustus 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi sekira 1.514 kejadian bencana di seluruh penjuru negeri, meliputi bencana hidrometeorologi seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan ekstrem, hingga aktivitas erupsi gunung api seperti Gunung Anak Krakatau. Sebagai gambaran dampak bencana ekologis dan alam ini, gempa bumi berkekuatan 7,7 SR di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 mengakibatkan 100 warga tewas, 1.603 jiwa luka-luka, dan 180.327 jiwa harus mengungsi, serta merusak 73.818 unit rumah dan 1.915 fasilitas umum. Di saat yang hampir bersamaan, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meluas dan menggila di berbagai daerah.

Bencana karhutla pada tahun 2026 tercatat telah menghanguskan lahan yang sangat luas. Berdasarkan data hingga September 2026, indikasi luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 76.922,3 hektare yang tersebar di enam hingga tujuh provinsi utama, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, hingga Kalimantan Timur. Sebaran api yang kian membesar dan mendekati area permukiman warga tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Karhutla tercatat menyebabkan 347 orang mengalami luka-luka dan 4 orang meninggal dunia. Selain itu, krisis asap memicu krisis kesehatan massal berupa akumulasi 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di provinsi terdampak, dengan rincian 26.545 kasus menyerang anak-anak balita (0–5 tahun) dan 86.791 kasus menyerang warga di atas usia lima tahun. Dampak asapnya bahkan menembus batas negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, yang berujung pada dibawanya isu ini ke forum ASEAN akibat lambatnya penanganan di dalam negeri.

Eskalasi karhutla yang terus berulang dan meluas ini berkaitan erat dengan pemberian izin konsesi lahan kepada pihak korporasi. Data Counter Point menunjukkan sebanyak 120.638 titik api berada di dalam 276 konsesi hutan di Kalimantan. Sementara itu, data Yayasan Madani Berkelanjutan mencatat sekitar 90.000 hektare (41%) Area Indikatif Terbakar tumpang tindih dengan wilayah perizinan konsesi, dengan irisan terbesar berada pada izin sawit (35.000 ha), izin migas (19.000 ha), dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH (16.300 ha). Sayangnya, penanganan oleh negara dinilai lambat, gagap, dan terkesan merespons hanya setelah api membesar. Atas pertimbangan efisiensi anggaran, pemerintah lebih memilih opsi menyewa pesawat atau helikopter water bombing daripada membeli unit pemadam sendiri atau melakukan pemadaman dini sejak api masih kecil. Di sisi lain, penegakan hukum dinilai tumpul dan selektif karena baru menjerat 138 pekerja individu di lapangan, sedangkan korporasi besar pemilik konsesi titik api belum tersentuh sanksi yang tegas.

Secara mendasar, kelemahan penanganan karhutla ini berpangkal pada tata kelola berbasis sekuler-kapitalistik. Dalam paradigma ini, hutan dipandang sekadar sebagai komoditas bisnis untuk meraup keuntungan materi semata, bukannya ekosistem esensial yang wajib dijaga kelestariannya. Pandangan ini menjauhkan penguasa dari fungsinya sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan mengubah peran negara menjadi sekadar regulator atau pebisnis. Melalui mekanisme privatisasi yang disahkan dalam regulasi seperti UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 23/2021, hak pengelolaan hutan diserahkan secara masif kepada swasta. Sistem demokrasi sekuler juga memicu lahirnya relasi korporatokrasi—persekutuan antara penguasa dan pengusaha—di mana pengusaha memodali kekuasaan politik dan sebagai imbalannya, penguasa memberikan izin konsesi serta jaminan perlindungan dari hukum. Akibatnya, regulasi kehutanan yang ada hanya berfokus pada pemanfaatan dan penetapan status kawasan, namun mandul dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan pemberian sanksi yang menjerakan bagi korporasi.

Untuk menghentikan lingkaran bencana ini, diperlukan solusi tuntas melalui perubahan mendasar pada paradigma kepemimpinan dan tata kelola hutan. Sistem kepemimpinan harus dikembalikan pada fungsi penguasa sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung rakyat), yang menempatkan keselamatan jiwa dan kesehatan warga sebagai prioritas utama tanpa diperhitungkan atas dasar asas untung-rugi. Dalam aspek pencegahan sistemik, hutan dikategorikan sebagai harta milik umum (al-milkiyyah al-‘ammah) yang haram diprivatisasi atau diserahkan kepada individu maupun korporasi swasta. Pengelolaan hutan sepenuhnya dilakukan oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selain itu, kesadaran dan budaya untuk menjaga kelestarian ekosistem ditanamkan secara berkelanjutan melalui kurikulum pendidikan Islam sejak tingkat dasar.

Adapun dari aspek teknis operasional, negara wajib mengoptimalkan pengawasan dan mitigasi dengan mengerahkan SDM serta teknologi canggih seperti satelit, drone termal, dan sistem pemetaan untuk mendeteksi titik panas secara real-time. Infrastruktur pemadaman seperti pesawat/helikopter milik negara, embung, sumur bor, dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) disiap-siagakan sebelum musim kemarau tiba. Jika titik api awal terkonfirmasi, aksi pemadaman langsung dilakukan secara cepat tanpa menunggu kebakaran membesar. Seluruh korban terdampak juga dijamin mendapatkan penanganan medis gratis, tempat pengungsian yang layak, dan dukungan logistik yang dibiayai penuh oleh Kas Negara (Baitulmal). Terakhir, penegakan hukum dilakukan secara adil dan tegas dengan menjatuhkan sanksi yang berat dan menjerakan kepada siapapun yang terlibat pembakaran—baik individu, korporasi, maupun oknum pejabat—disertai kewajiban melakukan pemulihan ekosistem lahan.

Dalam sistem tata kelola berbasis Islam, sanksi dan penindakan terhadap korporasi pembakar lahan bertumpu pada tiga prinsip utama:

1.Pencegahan Utama melalui Penghapusan Konsesi Korporasi Sejak awal, korporasi tidak lagi memiliki ruang atau hak untuk menguasai area hutan. Hutan dikategorikan sebagai harta milik umum (al-milkiyyah al-‘ammah) yang haram diprivatisasi atau diserahkan izin pengelolaannya kepada swasta/korporasi.

2.Sanksi Hukum Tegas, Berat, dan Menjerakan (‘Uqubat) Jika terjadi tindakan pembakaran lahan, sanksi diberikan secara adil tanpa tebang pilih. Hukum tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi menjatuhkan sanksi berat dan menjerakan kepada semua pihak yang terlibat, meliputi individu penyulut api, pemilik/manajemen korporasi, hingga oknum pejabat atau aparat yang melindunginya.

3.Kewajiban Pemulihan Ekosistem Lahan Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab diwajibkan secara mutlak untuk membiayai dan melakukan pemulihan ekosistem area lahan yang rusak agar dapat kembali berfungsi secara alami.

Dalam sistem Islam pembiayaan penanggulangan dan penyelesaian bencana (termasuk karhutla) ditanggung penuh oleh Kas Negara (Baitulmal) melalui pos anggaran bencana alam.

Pendanaan dalam Baitulmal tersebut bersumber dari beberapa pos utama:

1.Pos Fai dan Kharaj: Pemasukan kas negara yang dialokasikan untuk membiayai penanganan dan penyelesaian bencana alam hingga tuntas.

2.Pos Harta Milik Umum (Al-Milkiyyah al-‘Ammah): Hasil pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan umum yang dikelola langsung oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

3.Dharibah (Pajak Temporer Khusus): Mekanisme darurat apabila dana di Baitulmal tidak mencukupi. Negara berhak memungut dharibah khusus bencana dengan syarat ketat, yaitu hanya dipungut dari warga yang kaya saja dan wajib langsung dihentikan setelah kebutuhan dana bencana terkumpul.

Melalui skema ini, penanganan bencana tidak dibatasi oleh prinsip efisiensi anggaran untung-rugi, melainkan berorientasi pada penyelesaian masalah secara tuntas dan penjaminan kebutuhan korban.

Bencana karhutla dan kerusakan ekologis yang terus berulang di Indonesia bukanlah sekadar siklus alamiah, melainkan dampak nyata dari tata kelola sekuler-kapitalistik yang menempatkan hutan sebagai komoditas bisnis dan mengabaikan fungsi perlindungan lingkungan. Selama negara hanya bertindak sebagai regulator pasif atau mitra bisnis korporasi, krisis asap, penderitaan rakyat, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa akan terus berulang setiap musim kemarau.

Oleh karena itu, penyelesaian tuntas atas bencana ini menuntut perubahan tata kelola mendasar dengan mengembalikan peran hakiki negara sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Negara wajib mengambil alih penuh tanggung jawab tata kelola hutan dengan menghapuskan praktik privatisasi serta menetapkan hutan sebagai harta milik umum (al-milkiyyah al-‘ammah) yang tidak boleh dikuasai oleh korporasi swasta.

Melalui paradigma kepemimpinan ini, negara memegang kendali langsung di setiap tahapan penanganan: mulai dari pencegahan berbasis edukasi ekologis, pengawasan titik panas secara real-time berteknologi tinggi, aksi pemadaman cepat sejak titik api awal terkonfirmasi, penyediaan layanan pengungsian dan kesehatan gratis yang dibiayai penuh oleh Kas Negara, hingga penegakan hukum yang adil dan membebankan sanksi berat serta pemulihan lahan kepada pelaku pembakaran. Hanya dengan kepemimpinan negara yang bertanggung jawab penuh dan menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan materi, kelestarian hutan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.