JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons positif penundaan tenggat wajib halaldari 17 Oktober 2026 menjadi 17 Oktober 2028.
Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto berterima kasih kepada pemerintah lantaran telah mendengarkan masukan dari Apindo dan berbagai asosiasi sektor usaha.
Menurutnya, tim penguraian hambatan berusaha (debottlenecking) Apindo telah memberikan masukan secara kualitatif dan kuantitatif mengenai tantangan dari masing-masing sektor usaha apabila masih banyak ketidakjelasan di lapangan terkait kewajiban ini. “Harapan kami, penundaan 2 tahun dan beberapa pengecualian produk dapat ditata ulang oleh BPJPH, Kemenko Perekonomian bersama dengan Apindo dan seluruh asosiasi sektor yang terdampak baik langsung dan tidak langsung,” kata Anne.
Dengan demikian, dia juga berharap agar pelaksanaan wajib halal nantinya tidak menambah bban biaya berlebih, yang dinilai berpotensi memberatkan konsumen Indonesia.
Anne lantas menyebut keputusan ini sebagai langkah terbaik agar penerapan wajib halal ke depan dapat lebih sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Tanah Air.
Pihaknya juga meminta pemerintah dapat memperhatikan penerapan kewajiban halal di negara-negara lain yang menerapkan kebijakan serupa sehingga dapat menjadi contoh bagi Indonesia. “Usulan kami mengenai benchmarking kepada negara-negara lain yang sudah menjalankan wajib halal juga dapat dicermati,” tutur Anne. Sebelumnya, pemerintah memundurkan batas waktu pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa dari 17 Oktober 2026 menjadi 17 Oktober 2028. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas PP No. 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan perubahan aturan tersebut mencakup tiga poin utama.
Pertama, perubahan sejumlah ayat dalam Pasal 160 dan Pasal 161 yang mengatur perpanjangan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa. “Yang tadinya diberlakukan `sampai dengan atau paling lambat 17 Oktober 2026′, menjadi `sampai dengan atau paling lambat 17 Oktober 2028′ atau dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028,” kata Susiwijono.
Kedua, seluruh peraturanpelaksanaan atau aturan turunan PP Nomor 42 Tahun 2024 harus disesuaikan dengan ketentuan dalam PP perubahan tersebut. Ketiga, ketentuan mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bisn/mb06
