JAKARTA – Menipisnya ke­ta­hanan stok Pertalite di tengah kri­sis energi global semakin me­ni­ngkatkan urgensi perbaikan tata ke­lola penyaluran bahan bakar min­yak (BBM) subsidi dan pe­ng­uatan cadangan strategis ener­gi nasional.

Dalam pernyataan terbaru Men­teri Koordinator Bidang Hi­li­risasi dan Transisi Energi me­ra­ngkap Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketahanan stok Pe­r­talite nasional dilaporkan tu­run dari 20-23 hari menjadi 16-18 hari. Penurunan ketahanan stok tersebut seiring pergeseran kon­sumsi masyarakat dari BBM beroktan lebih tinggi seperti Pertamax (RON 92) dan Per­ta­max Green (RON 95) ke Per­ta­li­te yang memiliki harga lebih eko­no­mis. Kondisi ini imbas dis­paritas harga Pertalite dengan BBM nonsubsidi yang semakin lebar.

Sebagai gambaran, saat ini ha­r­ga Pertamax dipatok Rp15.950 dan Pertamax Green Rp19.150 per liter, sementara Per­­talite dibanderol Rp10.000 per liter.

Anggota Dewan Energi Na­si­onal (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai per­ge­ser­an konsumsi dari Pertamax ke Pertalite menunjukkan bahwa dis­paritas harga dan tekanan daya be­li masyarakat berdampak lang­sung terhadap perubahan perilaku kon­sumen.

Menurutnya, hal tersebut ha­rus diantisipasi dengan flek­si­bi­li­tas kuota peyaluran Pertalite de­ng­an konsumsi aktual. Secara mak­ro, pemerintah dan DPR per­lu duduk bersama merombak ta­ta kelola alokasi dan kebijakan har­ga. “Kebijakan alokasi dan dis­tribusi BBM JBT [jenis bahan ba­kar tertentu] dan JBKP [jenis ba­han bakar khusus penugasan] ha­rus selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata be­r­dasarkan kuota historis,” kata Kholid.

Dia menuturkan, jangan sam­pai stok secara nasional din­ya­takan aman, tetapi masyarakat ke­su­litan mendapatkan BBM di SPBU. Dia juga menekankan, da­lam jangka panjang, ke­ta­han­an energi tidak boleh terus ber­tum­pu pada impor dan stok ope­ra­sional yang terbatas. Dengan ka­ta lain, produksi minyak, ka­pasitas kilang, dan cadangan pen­yangga energi harus dipe­r­kuat.

“Negara harus mampu men­jamin BBM tersedia ketika di­bu­tuhkan masyarakat, bukan se­ka­dar menyatakan stok nasional aman,” kata Kholid.

Sementara itu, praktisi migas se­kaligus mantan Sekretaris Jen­de­ral Ikatan Ahli Teknik Per­min­yakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengingatan pemerintah untuk segera me­la­ku­kan penguatan rantai pasok BBM nasional. Terlebih, dalam kon­disi krisis energi global saat ini, cadangan BBM nasional ide­alnya berada di atas 20 hari.

“Dalam kondisi krisis energi glo­bal saat ini, [pemerintah ha­rus] bisa menambah cadangan stra­tegis BBM nasional tidak han­ya 20 hari. Namun, bisa di­ti­ngkatkan menjadi double se­ki­tar 40 hari, untuk antisipasi ke­langkaan yang mendadak ter­jadi,” jelas Hadi.

Menurutnya, penguatan stok BBM itu bisa dilakukan de­ngan membangun tank farm ba­ru atau floating storage. Dia ju­ga menilai pembangunan fa­si­litas tersebut bisa dilakukan de­ngan kerja sama perusahaan swas­ta. Hal ini agar tidak mem­be­bani keuangan Pe­r­ta­mi­na.Hadi juga menyebut, ca­da­ng­an Pertalite bisa kian tergerus ji­ka disparitas harga antara BBM RON 90 itu dengan Pertamax ma­sih lebar. Menurutnya, mas­ya­rakat bakal terus bermigrasi me­ngonsumsi Pertalite karena har­ganya yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah ha­rus menindak tegas jika ada pe­la­nggaran dalam konsumsi Per­ta­lite. bisn/mb06