MARABAHAN – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola), M Haris Isroyani melaksanakan Sosialisasi Implementasi Integrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026.

“Sosialisasi Implementasi Integrasi SOP dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai alur layanan, pembagian tugas serta kebutuhan dokumen dalam mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD Batola,” ujarnya, dalam siaran pers, Minggu.

Melalui kegiatan tersebut, menurut dia, pegawai memperoleh penjelasan mengenai urutan proses layanan serta tanggung jawab masing-masing bagian agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara lebih terarah dan terkoordinasi.

Dalam sosialisasi tersebut, jelas dia, pegawai dan stakeholder terkait juga diberikan pemahaman mengenai dokumen yang perlu disiapkan dan diteruskan ketika proses pekerjaan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, peserta kemudian mencocokkan tahapan yang terdapat dalam draf SOP dengan proses pekerjaan selama ini dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari.

Selain penyampaian materi, sambung dia, kegiatan juga menjadi ruang bagi pegawai dan stakeholder untuk menyampaikan pertanyaan, masukan dan tanggapan terhadap prosedur yang masih perlu disesuaikan.

“Berbagai masukan tersebut dicatat sebagai bahan penyempurnaan agar SOP yang nantinya diterapkan dapat lebih mudah dipahami dan digunakan dalam mendukung fasilitasi kegiatan DPRD,” terangnya.

Hasil sosialisasi, ungkap dia, menunjukkan bahwa pegawai dan stakeholder terkait memperoleh pemahaman bersama mengenai alur layanan, pembagian tugas serta kebutuhan dokumen dalam integrasi SOP.

“Pemahaman tersebut menjadi bekal penting sebelum SOP diterapkan dalam pelaksanaan layanan di lingkungan Sekretariat DPRD Batola,” tandas pria ramah ini.

Melalui kegiatan tersebut, M Haris Isroyani mendorong agar implementasi ISO PRO tidak hanya menghasilkan dokumen SOP, tetapi juga membangun kesamaan pemahaman dan pola kerja antarpegawai serta stakeholder terkait, sehingga proses fasilitasi kegiatan kedewanan dapat berjalan lebih terintegrasi, terarah dan efektif.

“Masukan dari para peserta dan stakeholder selanjutnya menjadi bahan dalam penyempurnaan prosedur, sehingga integrasi SOP yang diterapkan nantinya dapat menyesuaikan kebutuhan dan kondisi nyata dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD Batola,” katanya.

Sosialisasi Implementasi Integrasi SOP tersebut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan diusung Sekretaris DPRD Batola M Haris Isroyani dengan judul “ISO PRO: Strategi Optimalisasi Fasilitasi Kegiatan Kedewanan melalui Integrasi Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.”

Dalam kegiatan sosialisasi Integrasi SOP tersebut turut hadir stakeholder terkait bersama para pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Batola.

Kehadiran stakeholder terkait menjadi bagian penting dalam menyamakan pemahaman serta memberikan masukan terhadap proses integrasi SOP yang akan diterapkan dalam mendukung fasilitasi kegiatan kedewanan. ant