BANJARBARU – Gubernur Kalsel H Muhidin meminta jajaran Pemprov Kalsel mempercepat persiapan sejumlah proyek strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan akses jalan poros tengah, pengembangan kawasan stadion, serta rencana pembangunan rumah sakit.
Arahan itu disampaikan H Muhidin dalam rapat koordinasi bersama Sekda Provinsi Kalsel H M Syarifuddin dan para Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kalsel di Ruang Abrani Sulaiman, lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Jalan Tengah. Gubernur meminta proses koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas lahan dipercepat, termasuk dengan PTPN dan pihak terkait lainnya.
Menurut dia, kepastian terkait lahan perlu segera diperoleh agar pemerintah dapat menyiapkan penganggaran dan tahapan pekerjaan tanpa tertunda.
“Kalau bisa dalam bulan ini sudah kita ajukan secara formal dan persuasif,” ujar Gubernur H Muhidin.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kalsel itu meminta jajaran terkait memastikan proses penilaian lahan dilakukan secara cermat dan transparan.
Hal ini dinilai penting agar nilai hasil appraisal tidak menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya.
Untuk kawasan stadion, Gubernur H. Muhidin meminta proses pembebasan lahan segera ditindaklanjuti, termasuk memastikan hasil appraisal sebagai dasar perhitungan anggaran.
Selain itu, pemerintah juga diminta mulai menyiapkan rencana kebutuhan lahan pendukung stadion, termasuk kemungkinan penyesuaian tata ruang untuk pengembangan kawasan pada 2027.
Gubernur H Muhidin menekankan persiapan tersebut tidak boleh menunggu hingga tahun pelaksanaan.
Pemerintah Provinsi Kalsel, menurutnya, perlu berkoordinasi sejak sekarang dengan Pemkot Banjarbaru dan kementerian terkait agar proses perubahan tata ruang dapat dipersiapkan lebih awal.
“Kalau kita tidak ada persiapan, nanti sulit. Tahun ini harus kita persiapkan,” kata H Muhidin.
Dalam rapat yang sama, turut dibahas kondisi transfer ke daerah yang belum seluruhnya terealisasi. Berdasarkan penjelasan jajaran terkait, terdapat TKD yang ditangguhkan sekitar Rp2,179 triliun serta DBH kurang salur atau kurang bayar sekitar Rp1,073 triliun.
Angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data administrasi dan realisasi resmi masing-masing komponen transfer.
Gubernur H Muhidin menginginkan pembangunan rumah sakit dipersiapkan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi gedung, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan kesiapan pelayanan.
Menjelang akhir rapat, pembahasan bergeser ke pola kerja ASN, termasuk evaluasi penerapan work from home (WFH) pada hari Jumat.
Gubernur H. Muhidin menyatakan kebijakan WFH akan dicabut dan ASN kembali bekerja dari kantor seperti biasa mulai Jumat mendatang. Adp