BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Sekdaprov Kalsel HM Syarifuddin meluncurkan SIPEKA (Sistem Informasi Perencanaan, Pemetaan dan Pengelolaan Kerja Sama Daerah) di Ruang Rapat H Maksid, Banjarbaru, Rabu (30/9).
Gubernur Kalsel H Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin menyebut peluncuran SIPEKA sebagai terobosan dan inovasi yang perlu didukung dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi.
“Peluncuran aplikasi SIPEKA ini menunjukkan suatu terobosan dan inovasi yang layak kita apresiasi, dukung dan kita manfaatkan untuk membangun pemerintahan yang adaptif terhadap era digitalisasi,” ujarnya.
Gubernur H Muhidin mengatakan, kerja sama daerah merupakan amanat undang-undang sekaligus kebutuhan strategis dalam mempercepat pembangunan.
Menurut H Muhidin, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa kerja sama, baik antardaerah dengan perguruan tinggi maupun dengan instansi lainnya.
Karena itu, Gubernur H Muhidin mendorong Provinsi Kalsel bersama 13 kabupaten/kota untuk terus membangun kolaborasi dan meningkatkan kerja sama guna mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
“Saya selalu menekankan dan mendorong agar Provinsi Kalsel dengan pemerintah 13 kabupaten dan kotanya, terus membangun kolaborasi dan meningkatkan kerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki,” katanya.
Muhidin mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam administrasi kerja sama daerah. Pendataan selama ini masih dilakukan secara manual dan tersebar sehingga sulit dimonitor, sementara sejumlah dokumen yang telah habis masa berlaku belum terpantau dan laporan monitoring serta evaluasi belum terintegrasi. Menurutnya, SIPEKA diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan tersebut. Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh proses kerja sama, mulai dari pengusulan, verifikasi, pembahasan dokumen, penandatanganan hingga monitoring dan evaluasi dalam satu sistem.
Dalam kesempatan itu, Gubernur H Muhidin menyampaikan tiga arahan yakni seluruh perangkat daerah Provinsi Kalsel wajib menginput seluruh usulan kerja sama daerah, baik hasil pemetaan yang telah dilaksanakan maupun usulan baru yang memiliki dampak strategis bagi daerah.
Kemudian, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku pelaksana fungsi fasilitasi dan koordinasi kerja sama daerah diminta menjadikan SIPEKA sebagai satu-satunya pintu masuk pengajuan usulan kerja sama daerah mulai tahun depan.
Selanjutnya, aplikasi tersebut harus terus dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan aktivitas kerja sama yang terus berkembang.
Muhidin juga menekankan agar kerja sama yang tidak memberikan manfaat dan tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat segera dievaluasi.
“Inshaa Allah, aplikasi SIPEKA ini akan membawa tata kelola kerjasama di Banua yang kita cintai ini lebih modern, profesional, akuntabel dan berdaya saing,” katanya. mc kalsel/ani