JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap akan mengakselerasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengejar target sisa kuota pada kuartal akhir tahun berjalan 2026. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat evaluasi kinerja pembiayaan perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perbankan penyalur, hingga asosiasi pengembang di Kantor BP Tapera.
“Realisasi penyaluran FLPP saat ini mencapai 160.070 unit atau sebesar 45,73%, yang terdiri dari 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun,” ujar Heru dalam keterangannya, dikutip Selasa.
Heru memaparkan terdapat potensi peminatan (demand) sebanyak 48.679 unit calon debitur yang tengah diproses, sehingga total capaian berpeluang didorong hingga menembus anga 208.749 unit.
Guna memaksimalkan masa penyerapan tiga bulan tersisa, BP Tapera mengaku memfokuskan porsi target penyaluran pada kelompok masyarakat berpenghasilan tetap (fixed income) seperti ASN, pekerja swasta, dan buruh.
Segmen kelompok pekerja tersebut dinilai memiliki tingkat kelayakan serta profil risiko kredit yang lebih potensial untuk lolos tahapan uji verifikasi perbankan (SLIK checking).
“Tentunya dengan memperhatikan komitmen peminatan, BP Tapera dapat lebih bekerjasama dengan pihak HRD perusahaan untuk profiling dan mengundang peserta yang potensial dalam sosialisasi,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati. Kementerian PKP menekankan penajaman skema pemasaran secara terintegrasi dengan melibatkan kantor wilayah perbankan, pemerintah daerah, hingga jajaran pengembang perumahan lokal di tiap wilayah. Di samping strategi penyerapan demand, kesiapan pasokan unit rumah siap huni dari pihak pengembang juga dipacu agar dapat segera diisi oleh calon debitur yang telah disetujui. Akselerasi di segmen rumah tapak maupun rumah susun subsidi diharapkan mampu menekan kesenjangan (gap) antara ketersediaan hunian dan ketercapaian angka realisasi akad kredit nasional. bisn/mb06