BANJARMASIN – Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi perhubungan mendorong terwujudnya layanan Trans Banjarbakula yang terintegrasi, dengan rute dan jadwal yang jelas serta tidak tumpang tindih antarwilayah.
Keinginan terwujudnya layanan Trans Banjarbakula dengan rute yang terintegrasi menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III yang dipimpin Ketuanya Hj Mustaqimah di Banjarmasin, Kamis.
Banjarbakula singkatan atau gabungan dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) atau lima wilayah kabupaten/kota.
Pada RDP tersebut selain Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel M. Fitri Hernadi, juga hadir perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tala, Dishub masing-masing daerah, serta Organisasi Angkatan Darat (Organda) provinsi setempat.
Dalam RDP tersebut fokus pembahasan pada harmonisasi pengorganisasian, konektivitas rute, serta layanan angkutan umum yang menghubungkan Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel mengatakan, koordinasi antarwilayah penting agar pelayanan Trans Banjarbakula dapat berjalan terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujar “Srikandi”! Partai NasDem tersebut.
RDP juga membahas rencana operator Base Transceiver Station (BTS) baru yang harus memiliki legalitas berbentuk koperasi dengan harapan Organda Kalsel dapat mengambil peran sebagai operator baru, termasuk dalam mendukung peremajaan armada angkutan BTS.
Komisi III juga menekankan aspek keamanan dan kenyamanan penumpang. Salah satunya dengan mendorong tersedianya “Closed-Circuit Television” (CCTV) pada setiap unit angkutan untuk memberikan perlindungan sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, Kepala Dishub Kalsel menerangkan, bahwa integrasi layanan antarkabupaten dan kota membutuhkan pembagian rute serta jadwal yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pelayanan.
“Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan memastikan daerah yang belum terlayani dapat segera mendapatkan pelayanan transportasi,” jelas Fitri.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mendorong terbentuknya sistem transportasi Banjarbakula yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Komisi III DPRD Kalsel juga menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan layanan Trans Banjarbakula sebagai bagian dari penguatan konektivitas antardaerah dan pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat di provinsi setempat. ant