BANJARBARU – Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru membahas pengendalian tata ruang hingga kesiapan menghadapi potensi bencana.
Rakor yang digelar di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Senin (7/9), dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Sirajoni.
Menurut Sirajoni, persoalan tata ruang menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Ia menilai, jika tata ruang disepakati dan dijalankan dengan baik, perkembangan yang tidak sesuai peruntukan dapat dicegah sejak awal.
Hal tersebut juga berkaitan dengan persoalan peternakan babi, yang selama ini menjadi pembahasan Pemko Banjarbaru.
Penanganannya perlu dilihat dari aspek ruang, agar persoalan serupa tidak berkembang menjadi masalah baru, sebut Sirajoni.
Ia meminta Dinas PUPR mengoptimalkan pengecekan dan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan, terutama untuk memastikan kesesuaiannya dengan tata ruang.
Dengan keterbatasan personel, camat dan lurah diminta ikut menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing, serta segera melaporkan jika ada perkembangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.
“Kalau sudah terbangun dan sudah beroperasi, akan lebih sulit untuk kita tutup,” ujarnya.
Sirajoni juga meminta Satpol PP mengoptimalkan personelnya untuk melakukan pengecekan, evaluasi, dan penindakan di lapangan.
Menurutnya, Banjarbaru perlu melihat perkembangan kota sebagai ibu kota provinsi, dan mengantisipasi persoalan sejak dini.
Selain tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana turut menjadi perhatian. Untuk karhutla, Sirajoni meminta wilayah yang berpotensi terdampak segera dipetakan. Data itu menjadi dasar menyiapkan kebutuhan di lapangan, termasuk akses dan sumber air untuk pemadaman.
“Intinya untuk kebakaran ini adalah air,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi banjir seiring perubahan musim. Menurutnya, kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi dengan berbagai upaya, bukan hanya menunggu ketika bencana terjadi.
“Walaupun ini benc yang disebabkan karena alam, kita jangan hanya diam berpasrah diri, tapi kita harus berusaha,” ujar Sirajoni.
Rapat diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemko Banjarbaru. Penguatan koordinasi penanganan karhutla antara BPBD, Damkar dan Satpol PP juga menjadi bagian dari tindak lanjut rakor. ril/dio