BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menerima rombongan kunjungan kerja (Kunker) spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi ini, di aula KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru, Rabu (2/9).
Kunjungan dirangkai penyerahan sertipikat tanah aset Badan Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD serta penyerahan Program Socal Service Delivery Project (LSDP) kepada kabupaten/kota se-Kalsel.
Turut dalam rombongan kunker spesifik DR RI ini, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Darmawan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus dan Wakil Ketua Ombudsman Pusat, Rahmadi Indra.
Gubernur Kalsel, H Muhidin mengaprsiasi Kunker sekaligus penyerahan sertipikat ini, mengingat sertipikat aset penting untuk legalisasi kepemilikan aset pemerintah daerh, sehingga punya kekuatan hukum jika terjadi gugatan atau sengketa dengan masyarakat yang mengklaim aset yang sama.
Menurut Gubernur H Muhidin, kasus sengketa antara pemerintah daerah dengan masyarakat sampai sekarang masih terjadi di Provinsi Kalsel. “Saya berharap mudah mudahan di Kalsel tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini,” ucap H Muhidin.
Selanjutnya, Gubernur H Muhidin menerimakan sertipikat aset Badan Milik Daerah (BMD) untuk luasan tanah 19.396 hektare, dilanjutkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel.
Selain itu, diserahkan dana Program LSDP (Local Service Delivery Improvement Project/Local Sustainability Development Project) adalah program dukungan Bank Dunia yang didorong oleh Komisi II DPR RI untuk memperbaiki tata kelola dan pengelolaan persamahan di tingkat kabupaten/kota secara terpadu dari hulu ke hilir.
Untuk penerima LSDP di wilayah Kalsel yakni Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebesar Rp107 miliar, Kota Banjarmasin Rp157 miliar, Kota Banjarbaru Rp102 miliar dan Kabupaten Kotabaru sebesar Rp107 miliar.
Tujuan utama program dari bantuan Bank Dunia itu dalam rangk membenahi tata kelola sampah secara terpadu dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.
Kemudian, mendorong sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada ekonomi sirkular (memanfaatkan kembali sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi) dan mewujudkan pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan menuju target zero waste.
Ketua Komisi II DPR, HM Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, kehadiran Komisi II di Kalsel, antara lain untuk memastikan dua program strategis Presiden Prabowo Subianto ini yaitu terkait reforma agraria atau penerbitan sertipiat BMD/BUMD dan LSDP.
Rifqi (sapaan akrabnya) mengatakan, pihaknya ingin seluruh daerah kabupaten dan kota se Kalsel mendapatkan batuan ini, sehingga bisa menjadi percontohan sebagai daerah terbersih di Indonesia.
Rifqinizamy yang merupakan putra Kalsel itu ketik melakukan kunjungan kerja Spesifik di Kalsel bersama tiga anggotanya yakni Iwan Kurniawan, Fauzan Halim dan Aziz Subekti. adp/ani