BANJARMASIN – Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi lintas sektor bersama perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Rapat Koordinasi (rakor) Lintas Sektor Program Kerja TP PKK Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2027.
Rakor yang dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah Muhidin bersama seluruh pengurus serta kepala perangkat daerah itu menjadi momentum untuk menyelaraskan 10 Program Pokok PKK dengan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan terpadu, tepat sasaran serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah Muhidin mengatakan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan program PKK dapat berjalan sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Menurut Hj Fathul Jannah, 10 Program Pokok PKK pada dasarnya telah tersebar dalam berbagai program dan kegiatan perangkat daerah. Kondisi tersebut perlu dikoordinasikan dengan baik agar pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri maupun menimbulkan tumpang tindih sasaran dan lokasi.
“Jangan sampai sasaran yang sama didatangi oleh dua atau tiga kegiatan serupa dalam satu tahun, sedangkan desa atau kelurahan lain belum tersentuh sama sekali. Keadaan inilah yang ingin kita perbaiki melalui rapat kita hari ini,” ujar Hj Fathul Jannah.
Hj Fathul Jannah juga menjelaskan, melalui rakor tersebut setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyampaikan rencana kegiatan tahun 2027 yang memiliki keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK, termasuk sasaran, lokasi serta perkiraan waktu pelaksanaannya.
Selanjutnya, kegiatan yang memiliki sasaran dan lokasi yang sama diharapkan dapat diintegrasikan sehingga pelaksanaan menjadi lebih efektif dan efisien.
Dengan demikian, sebut Hj Fathul Jannah, waktu dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kegiatan ke kabupaten/kota maupun wilayah yang belum mendapatkan layanan serupa.
“Ke depan kita ingin SKPD dengan Program PKK serupa bisa bekerja bersama agar lebih efisien dan menjangkau masyarakat Kalsel lebih luas lagi,” kata Hj Fathul Jannah Muhidin.
Fathul Jannah juga mendorong agar pelaksanaan kegiatan PKK dapat lebih banyak dilakukan langsung di kabupaten/kota, bukan terpusat di Banjarmasin maupun Banjarbaru.
Menurut Istri Gubernur Kalsel, H Muhidin ini, pelaksanaan di darah akan memberikan ruang yang lebih besar bagi kader PKK untuk berpartisipasi sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan lebih dekat oleh masyarakat.
Untuk pelaksanaan kegiatan PKK, tambahnya, usahakan agar langsung datang atau dilaksanakan di kabupaten/kota agar kader yang mengikuti bisa lebih banyak jumlahnya.
Dalam rakor tersebut, sejumlah perangkat daerah turut memaparkan rencana program dan kegiatan yang bersinergi dengan 10 Program Pokok PKK tahun 2027.
Di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel melalui program ketahanan pangan keluarga, kegiatan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), pembinaan ketahanan keluarga serta peninjauan dan verifikasi lomba Aku Hatinya PKK.
Dinas Perkebunan dan Peternakan juga akan melanjutkan dukungan melalui Gerakan Minum Susu, Makan Telur dan Makan Olahan Daging Ayam.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyiapkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, perlindungan dari kekerasan seksual, hingga penguatan keluarga di kabupaten/kota.
Sinergi juga disiapkan melalui sektor kesehatan, sosial, pendidikan, perumahan dan permukiman, kelautan dan perikanan, koperasi dan UMKM, perdagangan, komunikasi dan informatika hingga ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
Dukungan lintas sektor tersebut diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, mulai dari pemberdayaan ekonomi keluarga, ktahanan pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan keluarga dan anak hingga peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Kalsel, H Fatkhan menyampaikan bahwa program dan kegiatan PKK saat ini telah diakomodir melalui perangkat daerah sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.
Mengingat penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 masih berlangsung, masing-masing perangkat daerah masih memiliki kesempatan untuk melakukan pengecekan kembali terhadap kegiatan yang beririsan dengan program PKK.
BPKAD selanjutnya akan melakukan verifikasi khusus terhadap program dan kegiatan PKK yang terdapat pada masing-masing perangkat daerah.
Hasil pembahasan dalam rakor nantinya akan dihimpun oleh Sekretariat T PKK Provinsi Kalsel dalam bentuk matriks kegiatan bersama tahun 2027, dimana matriks akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja TP PKK Provinsi sekaligus bahan pembinaan bagi TP PKK kabupaten/kota hingga tingkat dasawisma.
Fathul Jannah menambahkan, rakor lintas sektor tersebut menjadi langkah awal untuk membangun pola kerja yang lebih terkoordinasi antara TP PKK dan perangkat daerah dalam melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
“Setelah rakor hari ini dan telah diketahui apa saja yang masih kurang dan menjadi catatan untuk pelaksanaan Program Pokok PKK di tahun 2027, selanjutnya untuk dapat didiskusikan lagi antara SKPD dengan pokja-pokja terkait,” ungkap Hj Fathul Jannah.
Usai kegiatan, Fathul Jannah berharap seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK dapat merealisasikan programnya dengan baik, sementara perangkat daerah lainnya diharapkan turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan PKK di Kalimantan Selatan.
“Kita berharap semua SKPD yang terkait di 10 Program PKK dapat berjalan dengan baik untuk realisasinya, dan yang tidak terkait bisa dapat memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan PKK,” pungkas Hj Fathul Jannah Muhidin. ran/adpim/ani