BANJARBARU – Wakil Gubernur (Wagub), H Hasnuryadi Sulaiman mendampingi Menko Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersilaturahmi dengan jajaran Forkopimda, Bupati dan Walikota se- Kalsel, tokoh masya­rakat pada Sabtu, (1/8).

Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara peme­rintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan dan harmoni sosial sebagai fondasi utama pembangunan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersama Forkopimda Provinsi Kalsel, bupati dan wali kota se-Kalsel, Forkopimda kabu­paten/kota, serta tokoh masyarakat di Gedung Dr KH Idham Chalid Banjarbaru.

Dalam silaturrahmi tersebut antara lain Pangdam XXII Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus.

Wagub Hasnur (sapaan akrabnya) menyampaikan apresiasi atas kun­jungan kerja Menko Polkam beserta rombongan ke Kalimantan Selatan.

Menurut Wagub, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara peme­rintah pusat dan daerah dalam meng­hadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Kehadiran Bapak Menteri merupa­kan kehormatan bagi kami sekaligus menjadi energi untuk semakin mem­perkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga Kalimantan Selatan tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar Hasnur.

Wagub menegaskan bahwa ke­berhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga bergantung pada stabilitas politik dan keamanan.

Karena itu, sebut Wagub, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga vertikal serta seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat.

Hasnur juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Kalimantan Selatan. Menu­rutnya, nilai persaudaraan, gotong royong, dan toleransi merupakan modal sosial yang harus terus dipelihara demi terciptanya suasana yang kondusif.

Sementara itu, Menko Polkam RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Cha­niago menegaskan bahwa Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus penopang ketahanan pangan, ketahanan energi dan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, posisi strategis tersebut menuntut sinergi yang semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemberantasan pertambangan tanpa izin, illegal logging, penye­lesaian konflik agraria, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

“Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus terus memperkuat kolaborasi agar setiap tantangan dapat dihadapi secara bersama-sama,” tegas Djamari.

Menko juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Re­publik Indonesia mengusung konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang ber­orientasi pada penyelesaian ber­bagai persoalan masyarakat secara cepat, tepat dan terukur melalui program-program prioritas nasional.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan buku “Presiden Solusi” dari Menko Polkam RI kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, dilan­jutkan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di Banua.

Turut hadir dalam kesempatan itu Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin, unsur Forkopimda Kalsel, para Bupati/Wakil Bupati se-Kalimantan Selatan dan Tokoh Masyarakat md/adpim/ani