MARTAPURA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026.
Rakor yang diadakan di Aula Barakat Martapura ini dipimpin Sekda Banjar H Yudi Andrea didampingi Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq dan Kabid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Sukamto, Rabu (29/7) pagi.
Sekda Yudi Andrea mengatakan, PAD merupakan pilar utama dalam memperkuat struktur fiskal daerah. Optimalisasi retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan menentukan sejauh mana keberlanjutan dan kemandirian pembangunan di Kabupaten Banjar.
“Kita telah menyelesaikan siklus kinerja Triwulan II hingga 30 Juni 2026. Pertemuan hari ini merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi komprehensif, obyektif dan terukur,” ujarnya.
Langkah genjot PAD ini, lanjut dia, dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong daerah agar tidak bergantung pada dana transfer. Terlebih, transfer alokasi dari pusat ke daerah yang diproyeksikan mengalami penurunan signifikan.
“Transfer daerah saat ini sangat berpengaruh. Di tahun ini saja ada pengurangan sekitar 25 persen, dan proyeksi kita di tahun 2027 juga akan seperti itu,” kata Yudi.
Ia menyebutkan, Karena itulah pimpinan dan pemerintah pusat meminta daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan, dan memaksimalkan semua potensi pendapatan melalui PAD baik retribusi maupun pajak.
Menurutnya, memasuki anggaran paruh kedua tahun 2026, rakor ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan retribusi dibandingkan target yang telah ditetapkan.
Selain itu, forum ini menjadi wadah untuk menginventarisasi berbagai kendala teknis maupun regulasi, yang dihadapi perangkat daerah dan BUMD di lapangan.
Seluruh kepala perangkat daerah, direktur BUMD, serta tim teknis diminta untuk berdiskusi secara terbuka, transparan, dan berorientasi pada solusi nyata, guna melahirkan inovasi konkret.
“Manfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara terbuka dan transparan. Pastikan realisasi data dan laporan kendala yang dibawakan benar-benar menjadi acuan perbaikan kinerja kita ke depan untuk mencapai target ketertinggalan,” ucapnya.
Rakor ini melibatkan jajaran kepala SKPD, pimpinan BUMD, direktur rumah sakit, kasubbag keuangan, serta seluruh petugas teknis pengelola retribusi di lingkungan Pemkab Banjar. ril/dio