MARTAPURA – Wakil Bupati (Wabup) Banjar Habib Idrus Al Habsyi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Triwulan II Tahun Anggaran 2026, di Aula Baiman Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Martapura, Kamis (23/7) pagi.
Habib Idrus meminta seluruh perangkat daerah segera mengidentifikasi berbagai kendala dan mempercepat pelaksanaan program, agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara lebih efektif dan tepat waktu.
Menurutnya, rakor tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi capaian pembangunan, melainkan juga menjadi sarana mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus menyusun langkah percepatan pelaksanaan program pada semester II.
“Melalui forum ini, kita tidak hanya melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah percepatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif pada semester berikutnya,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring hingga semester I 2026, realisasi pembangunan Kabupaten Banjar menunjukkan trend positif.
Realisasi keuangan mencapai Rp 1,2 triliun atau 43,68 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 54,47 persen. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, ketika realisasi keuangan berada di angka 38,04 persen dan realisasi fisik mencapai 48,36 persen.
Selain itu, Habib Idrus menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaporan kinerja melalui aplikasi Sistem Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi (SIMONDALEV).
Menurutnya, aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, melainkan juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan setiap data yang di input ke SIMONDALEV telah melalui proses validasi secara berjenjang, mulai dari pelaksana kegiatan, pejabat penanggung jawab, hingga pimpinan perangkat daerah.
“Data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu merupakan fondasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” ujarnya.
Wabup berharap SIMONDALEV dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi internal di setiap perangkat daerah, sekaligus mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Data yang tersedia diharapkan menjadi bahan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi deviasi capaian, mengevaluasi pelaksanaan program, serta merumuskan langkah perbaikan secara cepat.
Habib Idrus juga mengingatkan masih adanya sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, seperti proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis, koordinasi lintas perangkat daerah, perizinan, hingga kendala administratif lainnya.
Ia pun meminta setiap perangkat daerah segera mengidentifikasi akar persoalan, serta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikannya.
“Setiap perangkat daerah harus segera melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan yang dihadapi. Saya minta langkah-langkah nyata dan terukur untuk mengatasi hambatan tersebut. Jika ada kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor atau dukungan kebijakan, segera komunikasikan agar bisa diselesaikan bersama, jangan menunggu akhir tahun anggaran,” katanya.
Menutup arahannya, seluruh program prioritas, kegiatan strategis, dan indikator pembangunan pada semester II 2026 diharapkan dapat terlaksana sesuai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya di ukur dari tingginya realisasi anggaran, melainkan juga dari kualitas hasil pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjar,” pungkasnya. ril/dio