MARTAPURA – Wakil Bupati (Wabup) Banjar Habib Idrus Al Habsyi bersama jajaran instansi terkait mendampingi Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kunjungan ke Desa Mali-mali.
Kunjungan ke desa yang berada di wilayah Kecamatan Karang Intan ini, Kamis (16/7), merupakan observasi lapangan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Mali-mali, sekaligus melihat secara langsung implementasi berbagai intervensi yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Banjar di tingkat desa.
Dalam agenda tersebut, Tim tappenas mengunjungi dua titik krusial, yaitu Posyandu Mali-mali dan kampung KB di Kelurahan Keraton. Wilayah ini menjadi perhatian khusus, mengingat angka stunting di Kabupaten Banjar sebelumnya tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Wabup Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengatakan, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, melainkan juga memerlukan dukungan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, kader posyandu, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Melalui kunjungan ini, kami berharap mendapatkan masukan dan rekomendasi dari bappenas untuk semakin menyempurnakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar Habib Idrus.
Sementara, Koordinator Direktorat Pengendalian Evaluasi Kebijakan Strategis 4 Bappenas Meita mengapresiasi pola koordinasi yang telah berjalan di Kabupaten Banjar. Hubungan kerja sama yang solid antara camat, jajaran aparatur desa, puskesmas, hingga tingkat kader posyandu dinilai menjadi modal kuat yang dapat direplikasi oleh daerah lain.
Meki begitu, penyelarasan program kerja dinilai masih perlu dioptimalkan, agar sinergi yang terbangun dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar.
“Kami ingin melihat bagaimana kasus stunting di Desa Mali-mali ini, termasuk kunjungan ke posyandu untuk mengetahui apakah balita yang terindikasi stunting membaik perkembangannya setelah diberikan intervensi, misalnya dari status sangat pendek menjadi pendek,” ujarnya.
Selain intervensi gizi, Meita juga menekankan pentingnya peran aktif dari para kader posyandu di lapangan, dalam mengawal program ini.
Ia menjelaskan, Kabupaten Banjar saat ini masih mencatat angka stunting yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data terkini, angka stunting di daerah tersebut masih berada di kisaran 32 persen.
Kondisi ini menuntut kerja keras dari seluruh pihak, guna mengejar target penurunan stunting nasional, yakni Kabupaten Banjar ditargetkan dapat menekan angka tersebut hingga mencapai 17 persen pada akhir tahun 2029.
“Angka stunting di Kabupaten Banjar ini memang masih sangat tinggi dan menjadi nomor satu di Provinsi Kalsel. Targetnya, pada di penghujung tahun 2029 nanti bisa ditekan hingga ke angka 17 persen. Memang diperlukan upaya yang cukup keras, namun melalui perbaikan kebijakan dan konsistensi intervensi, kami berharap angka ini dapat diturunkan secara bertahap,” pungkasnya. ril/dio