RANTAU,- Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah pimpinan rapat dengar pendapat pelaksanaan Pilkades serentak di kabupaten Tapin tahun 2026, bertempat di aula RDP DPRD Tapin, Rabu (08/07/26).
Rapat di hadiri Aspem Kesra H Zainal Abidin, Kepala Dinas PMD Drs Rahmadi dan jajaran, Kasatpol PP Mudo Harjuno serta para Camat se Kabupaten Tapin.
Hadir dari DPRD Tapin, Ketua Komisi 1 DPRD Tapin H Rustan Nawawi, Ketua Komisi 3 H Rajudin Noor, Wakil Ketua Komisi 2 Wahyu Nugroho Ranoro dan anggota DPRD H Ikhwanudin, Yuspian Noor dan sekretaris dewan Fadlian Noor.
Seperti yang dikatakan Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, menyongsong pemilihan kepala desa serentak gelombang ke 2 yang akan dilaksanakan di 39 desa dan plus dua pemilihan kepala desa pengganti antar waktu di desa Keladan dan desa Pematang Karangan.
“RDP ini untuk melihat sejauh mana persiapan dan memastikan setiap tahapan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik,” ujarnya.
Achmad Riduan Syah berharap, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dijadwalkan pada 1 Agustus 2026 dapat berjalan dengan lancar dan sukses, tanpa ada permasalahan atau tuntut menuntut.
Sementara itu Ketua panitia Pilkades Kabupaten H Zainal Abidin mengatakan, setiap tahapan berjalan dengan baik sampai saat ini berjalan dengan baik. Namun setiap potensi permasalahan tetap akan kita antisipasi dengan berkordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP.
Dari bulan Maret kita sudah memetakan potensi konflik di 39 desa yang melaksanakan Pilkades, sehingga daerah – daerah mana yang di anggap rawan akan kita antisipasi jika ada potensi permasalahan, ujarnya.
Dalam Pilkades ini panitia akan langsung melaksanakan pengawasan, sehingga kita berharap Pilkades tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti Pilkades sebelumnya, tandasnya.
Sementara itu Drs Rahmadi Kepala Dinas PMD menambahkan, ada Rp1,9 Milyar anggaran untuk Pilkades yang meliputi biaya operasional, honor tim, baik tim KPPS, TPS, panitia kecamatan dan panitia kabupaten sampai biaya logistik, TPS hingga surat suara.
“Untuk anggaran pengamanan ada pada Dinas Satpol-PP dan Damkar sebesar Rp750 juta yang akan melibatkan unsur TNI, Polri dan Brimob yang akan di sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” paparnya.{[her/mb03]}