BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bersama sejumlah organisasi pers sepakat memperkuat kemitraan dengan memperketat tata kelola administrasi kerja sama media.
Langkah tersebut diambil guna merespons rencana regulasi baru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta pengawasan ketat anggaran publikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kesepakatan itu terungkap dalam Rakor Penguatan Kemitraan Pemkot dengan Organisasi Pers yang dihadiri jajaran Diskominfo Banjarbaru, serta pengurus PWI Kalsel, IJTI Kalsel, JMSI, dan SMSI di Banjarbaru, Jumat.
“Kerja sama yang berjalan harus sesuai dengan ketentuan hukum demi menghindari temuan pemeriksaan di masa mendatang,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Banjarbaru Muhammad Agus Adrian dalam sambutannya.
Menurut Agus, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby memberi perhatian yang besar terhadap keberlangsungan perusahaan media dan kesejahteraan wartawan namun sinergitas dalam bentuk harus sesuai ketentuan.
Agus menyebutkan, saat ini anggaran untuk publikasi yang dilakukan Dinas Kominfo diawasi ketat APIP, APH, dan KPK, seluruh mekanisme kerja sama media harus dilaksanakan profesional, transparan, dan akuntabel.
“Hasil evaluasi kami masih ditemukan beberapa kendala administrasi pada perusahaan pers lokal sehingga akan dibenahi agar kerja sama yang terjalin memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Kendala lain yakni wartawan belum memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Pemimpin Redaksi belum bersertifikat UKW Utama, penggunaan rekening bank hingga perusahaan belum terverifikasi.
Merespons hal itu, organisasi pers menyatakan komitmen pembenahan internal seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel menyebutkan verifikasi media online di daerah masih menjadi tantangan besar.
“UKW syarat mutlak verifikasi dan kami fokus pembinaan kompetensi wartawan dan rencana mendampingi minimal 30 perusahaan media daerah agar bisa lolos verifikasi Dewan Pers,” ujar Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie.
Sementara, perwakilan organisasi pers seperti Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut memberikan saran dan masukan. ant