BANJARMASIN-Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin menanggapi Rapor Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang baru saja dirilis, dengan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan mencapai 74,5 atau berstatus “Tuntas Pratama”.
“Capaian literasi peserta didik kita patut diapresiasi. Skor literasi jenjang SMA Umum berada di peringkat atas nasional, 1 sampai 20 persen terbaik se-Indonesia, dan terus naik dibanding tahun lalu. Ini bukti kerja keras guru dan satuan pendidikan di Kalimantan Selatan,” ujar Syaripuddin atau biasa di sapa Bang Dhin di Banjarmasin,Rabu (8/7).
Meski demikian, bangdhin menekankan sejumlah persoalan serius yang harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu tahun ke depan.
Numerasi Menurun, Perlu Intervensi Segera “Yang jadi catatan kami di Komisi IV, kemampuan numerasi siswa SMA dan SMK Umum justru menurun dibanding tahun sebelumnya, terutama di materi bilangan dan aljabar. Padahal dua jenjang inilah yang menampung siswa paling banyak di provinsi kita. Kalau numerasi tidak segera dibenahi, dampaknya akan terasa pada daya saing lulusan kita di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan,” katanya
Keamanan Sekolah Jadi Sorotan Utama Bangdhin juga menyoroti temuan yang menurutnya paling mengkhawatirkan dalam rapor tahun ini, yakni turunnya secara tajam persentase peserta didik yang merasa aman dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
“Ini alarm keras bagi kita semua. Komisi IV akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi untuk memastikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau TPPK benar-benar aktif di setiap SMA dan SMK, bukan cuma ada di atas kertas. Kami juga mendorong percepatan pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai amanat Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026,” tegasnya.
Distribusi Guru dan Pelatihan Guru Belum Merata Selain itu, bangdhin menggarisbawahi masih rendahnya indeks distribusi guru serta minimnya pencatatan keikutsertaan guru dan pengawas sekolah dalam pelatihan berkelanjutan di hampir semua jenjang.
“Percuma punya kurikulum bagus kalau gurunya belum merata dan jarang dilatih. Ini pekerjaan rumah bersama antara Dinas Pendidikan, BKD, dan DPRD dalam pembahasan anggaran mendatang,” ujarnya.
Komisi IV Akan Kawal lewat Fungsi Anggaran dan Pengawasan Sebagai penutup, bangdhin menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan mengawal tindak lanjut rapor pendidikan ini melalui rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan tahun berikutnya diarahkan pada empat prioritas: peningkatan numerasi, keamanan satuan pendidikan, pemerataan distribusi guru, dan penguatan pelatihan tenaga pendidik.
“Rapor ini bukan sekadar angka. Ini cermin kondisi anak-anak kita di sekolah. DPRD tidak akan berhenti hanya membaca laporan, tapi akan turun langsung mengawasi implementasinya di lapangan,” pungkasnya.rds