Jakarta (ANTARA) – Setiap kebijakan ekonomi yang baik selalu lahir dari satu pondasi yang sama, yakni data yang akurat.Pemerintah dapat menyusun arah pembangunan, dunia usaha mampu membaca peluang pasar, dan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan yang lebih merata apabila seluruh keputusan tersebut berpijak pada informasi yang lengkap dan dapat dipercaya.
Sebaliknya, ketika data tidak mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan, kebijakan berisiko kehilangan presisi dan efektivitas.
Dalam konteks itulah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi sangat strategis. Sensus ini bukan sekadar kegiatan statistik yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali, melainkan sebuah upaya nasional untuk memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Melalui pendataan terhadap seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian, pemerintah memperoleh gambaran mengenai struktur ekonomi, karakteristik dunia usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga arah transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang semakin tepat sasaran.
Momentum pelaksanaan SE2026 juga bertepatan dengan fase penting perjalanan pembangunan Indonesia. Pemerintah tengah mengakselerasi hilirisasi industri, memperluas digitalisasi ekonomi, memperkuat investasi, mendorong transisi menuju ekonomi hijau, sekaligus mempersiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Seluruh agenda besar tersebut membutuhkan basis data yang mutakhir agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada asumsi, melainkan pada realitas ekonomi yang benar-benar terjadi.
Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Meskipun menghadapi pandemi COVID-19, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok global, dan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mampu kembali mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen.