BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin membuka lelang seleksi jabatan untuk mengisi tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Posisi jabatan yang kosong itu yakni Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarmasin, Eko Untung Laksono mengatakan seleksi tersebut terbuka untuk ASN di seluruh Kalimantan Selatan.
“Seleksi terbuka ini memberikan kesempatan kepada ASN yang memenuhi persyaratan dan siap mengikuti proses secara kompetitif, transparan, dan profesional dalam mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucap Eko, Sabtu (27/6).
Para pelamar wajib memiliki pangkat paling rendah Pembina (IV/a), berusia paling tinggi 56 tahun pada saat pelantikan, serta sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya sekurang-kurangnya selama dua tahun.
Selain memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman, setiap peserta hanya diperkenankan memilih maksimal dua formasi jabatan. “Seluruh persyaratan administrasi maupun kompetensi harus dipenuhi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,”katanya.
Ada beberapa jabatan diberlakukan persyaratan khusus. Pelamar Kepala Satpol PP diwajibkan memiliki sertifikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sedangkan calon Kepala Dinkes harus memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 di bidang kesehatan.
Peserta pun harus memiliki track record yang baik tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, serta melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau LHKASN beserta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak terakhir.
Eko menambahkan, pendaftaran lelang telah dibuka sejak 17 Juni dan akan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Setelah itu, panitia akan melaksanakan seleksi administrasi pada 1 Juli, disusul pengumuman hasil administrasi pada 2 Juli 2026.
Selanjutnya meliputi penelusuran rekam jejak dan klarifikasi pada 3 Juli, tes kompetensi atau assessment serta penyusunan makalah pada 4–5 Juli, kemudian pemaparan makalah dan wawancara pada 6–7 Juli 2026.
Pengumuman hasil akhir dijadwalkan 15 Juli 2026, sedangkan pelantikan pejabat yang dinyatakan lulus direncanakan berlangsung pada 17 Juli 2026. via