Oleh: Fatimah Fitriana, S.Hut
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah terus mengalami tekanan hingga menyentuh level yang mengkhawatirkan. Kondisi ini bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Ketika rupiah melemah, harga berbagai kebutuhan pokok, bahan baku industri, dan energi ikut terdorong naik. Akibatnya, daya beli masyarakat semakin menurun di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pelemahan rupiah terjadi di tengah gejolak politik dan ekonomi global. Memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, serta berbagai konflik internasional lainnya, memicu ketidakpastian di pasar keuangan dunia. Investor cenderung mencari aset yang dianggap aman, seperti dolar AS, sehingga permintaan terhadap dolar meningkat. Kondisi ini kemudian memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.
Namun, dampak yang dirasakan masyarakat tidak berhenti pada fluktuasi nilai tukar semata. Kenaikan harga bahan baku impor menyebabkan biaya produksi meningkat. Pelaku usaha akhirnya menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi kenaikan biaya tersebut. Di sisi lain, harga energi yang sangat dipengaruhi pasar global juga berpotensi mengalami kenaikan. Semua ini bermuara pada meningkatnya biaya hidup masyarakat.
Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah dan bawah. Pendapatan mereka umumnya tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Akibatnya, banyak keluarga harus mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan penting, bahkan mencari sumber pembiayaan alternatif untuk bertahan. Fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online menjadi salah satu indikator tekanan ekonomi yang dialami masyarakat. Ketika kebutuhan hidup tidak lagi dapat dipenuhi dari pendapatan yang ada, utang menjadi jalan keluar yang dianggap paling mudah meskipun sering kali berujung pada masalah yang lebih besar.
Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, terdapat pandangan dari sebagian pejabat bahwa situasi ekonomi masyarakat masih relatif aman. Penilaian semacam ini menunjukkan adanya jarak antara pengambil kebijakan dengan realitas yang dirasakan rakyat. Ketika masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan memperoleh bahan bakar, hingga penurunan pendapatan akibat lesunya aktivitas ekonomi, pernyataan yang terkesan meremehkan kesulitan rakyat justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Masalah ini juga menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem ekonomi yang diterapkan saat ini. Ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional membuat perekonomian nasional rentan terhadap gejolak global. Selain itu, pembiayaan pembangunan yang banyak mengandalkan utang menyebabkan beban ekonomi semakin berat. Ketika utang negara terus bertambah, sebagian besar anggaran harus dialokasikan untuk pembayaran pokok dan bunga utang. Pada akhirnya, ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin terbatas.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sering kali harus menanggung sendiri beban ekonomi yang muncul. Negara terlihat lebih berperan sebagai regulator daripada pelindung yang aktif menyelesaikan persoalan rakyat. Berbagai kebijakan yang diambil sering kali tidak menyentuh akar masalah, bahkan dalam beberapa kasus justru memperberat kondisi masyarakat. Akibatnya, kesenjangan antara harapan rakyat dan kebijakan yang diterapkan semakin melebar.
Islam menawarkan perspektif yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, stabilitas mata uang menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Para ulama dan pemikir ekonomi Islam menjelaskan bahwa penggunaan emas dan perak sebagai standar mata uang memiliki nilai intrinsik yang lebih stabil dibandingkan mata uang kertas yang nilainya sangat bergantung pada kepercayaan pasar dan kebijakan moneter.
Selain itu, Islam menetapkan berbagai mekanisme untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya gejolak ekonomi yang merugikan masyarakat. Larangan riba menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif. Islam juga mengatur distribusi kekayaan agar tidak beredar hanya di kalangan tertentu. Kepemilikan umum atas sumber daya strategis, seperti energi dan sumber daya alam, memastikan bahwa hasil pengelolaannya dapat dinikmati seluruh rakyat dan tidak dimonopoli oleh segelintir pihak.
Lebih dari itu, Islam memandang pemimpin sebagai ra’in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Konsep ini menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab langsung negara. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi kesulitan ekonomi sendirian, apalagi ketika penyebabnya berasal dari kebijakan yang diterapkan.
Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi nasional. Solusi jangka pendek memang diperlukan untuk meredam dampak yang dirasakan masyarakat. Namun, yang lebih penting adalah membangun sistem ekonomi yang mampu melindungi rakyat dari gejolak global dan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Tanpa perubahan mendasar, masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi krisis ekonomi.
Karena itu, persoalan melemahnya rupiah bukan hanya masalah kurs mata uang, tetapi juga cerminan dari rapuhnya sistem yang ada dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan keberanian untuk mengkaji kembali berbagai kebijakan ekonomi dan mempertimbangkan solusi yang lebih mendasar agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dari krisis yang berulang.