BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru memperkuat kesiapsiagaan aparatur pemerintah menghadapi ancaman siber melalui Focus Group Discussion (FGD) Siklus Insiden Siber bertema “Prevention to Recovery
Kegiatan FGD diikuti admin website dan pengelola teknologi informasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Aula Gedung 3 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, Kamis.
“Kami berharap, kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh data dan informasi aman,” ujar Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Banjarbaru Krisman mewakili Kepala Diskominfo Agus Adrian.
Menurut Krisman, perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko ancaman siber yang semakin kompleks sehingga memerlukan kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah.
Dijelaskan, keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan sistem elektronik pemerintah.
“Berbagai ancaman seperti peretasan website, pencurian data, penyebaran malware, phishing hingga kebocoran informasi berdampak terganggunya pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tutur Krisman.
Diharapkan peserta mendapatkan pemahaman mengenai siklus penanganan insiden siber secara menyeluruh mulai dari tahap pencegahan (prevention), deteksi (detection), respons (response), hingga pemulihan (recovery).
Krisman juga berharap kegiatan dapat menciptakan kesamaan pemahaman mengenai tata kelola keamanan informasi dan penanganan insiden siber di lingkungan perangkat daerah sehingga aman dan tidak terganggu.
“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber menjadi faktor penting untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman, andal, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dikatakan, melalui kesiapan SDM dan penguatan tata kelola keamanan informasi, layanan pemerintahan berbasis elektronik berjalan lebih optimal serta mampu memberikan perlindungan terhadap data dan sistem yang dikelola pemerintah daerah.ant