BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmennya untuk memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan, yakni memanggil PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (25/6) sore.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi H Jahrian SE didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo MM tersebut membahas berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindaklanjut terhadap laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU.
Dalam rapat tersebut, PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan kesiapan untuk mendukung tugas pengawasan yang dilakukan pansus, dengan menyediakan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam melakukan pemetaan kondisi distribusi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi.
Wakil Ketua Pansus BBM H Jahrian SE mengatakan, keterbukaan data dari Pertamina merupakan langkah positif yang akan membantu pansus memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi dari pemerintah.
“Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan, sehingga setiap rekomendasi yang nantinya di susun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, distribusi BBM bersubsidi merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pengawasannya harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun pemerintah.
“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” katanya.
Jahrian menjelaskan, berbagai masukan dan laporan yang diterima dari masyarakat akan menjadi bahan penting bagi pansus dalam menyusun pemetaan persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.
Seluruh laporan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data yang dimiliki Pertamina agar diperoleh gambaran yang objektif dan akurat.
Menurutnya, pendekatan berbasis data menjadi kunci untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, dan dapat diterapkan dalam upaya penyempurnaan sistem distribusi BBM bersubsidi ke depan.
“Kami ingin hasil kerja pansus ini memberikan manfaat nyata. Karena itu seluruh informasi yang diperoleh akan di analisis secara komprehensif agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat sistem pengawasan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo mengungkapkan, dalam rapat tersebut pansus berhasil memperoleh komitmen dari Pertamina untuk menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalsel.
“Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, Pertamina juga menyatakan dukungan terhadap proses audit internal yang berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit tersebut akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk penggunaan barcode transaksi dan rekaman CCTV yang terhubung hingga ke nozzle pengisian BBM.
Kartoyo menjelaskan, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Laporan tersebut akan terlebih dahulu dikompilasi dan di analisis sebelum ditentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
“Kita memiliki sekitar 34 laporan masyarakat terkait SPBU yang bermasalah. Setelah audit internal dilakukan dan datanya kita kompilasi, nanti akan dipilih beberapa sampel SPBU untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengambilan sampel tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana mekanisme distribusi BBM bersubsidi berjalan di lapangan, mulai dari penyaluran dari depo hingga pelayanan kepada masyarakat di SPBU.
Melalui proses tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalsel, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota.
“Dari hasil pendalaman, nanti kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Apakah ada SPBU yang kuotanya berlebih atau justru kurang. Semua itu akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” pungkasnya. rds
