TABALONG-Aspirasi agar program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lebih dekat dengan masyarakat mengemuka dalam kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 5,Firman Yusi.
Reses masa sidang II tahun 2026 tersebut berlangsung pada 13–20 Mei 2026 dengan total 16 titik pertemuan tatap muka yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dalam berbagai dialog bersama warga, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, pemuda, hingga tokoh masyarakat, salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan adalah harapan agar berbagai program pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha, dan kewirausahaan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan hingga tingkat desa atau kelurahan, atau setidaknya di ibu kota kabupaten.
Menurut masyarakat, pelaksanaan pelatihan yang terlalu terpusat di tingkat provinsi maupun kota-kota tertentu seringkali menyulitkan peserta dari daerah untuk berpartisipasi secara optimal.
Selain membutuhkan biaya dan waktu perjalanan yang lebih besar, pelatihan yang dilaksanakan jauh dari lingkungan peserta juga dinilai kurang efektif dalam membangun tindak lanjut pasca pelatihan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Firman Yusi menilai usulan masyarakat sangat relevan dengan upaya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.
“Banyak warga menyampaikan bahwa pelatihan keterampilan maupun kewirausahaan akan lebih efektif apabila dilaksanakan lebih dekat dengan masyarakat, minimal di ibu kota kabupaten, bahkan lebih baik lagi jika dapat menjangkau tingkat desa atau kelurahan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi dan biaya yang harus dikeluarkan peserta juga lebih ringan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan pelatihan berbasis wilayah yang lebih kecil berpotensi menciptakan ekosistem pembinaan yang lebih kuat.
Peserta pelatihan dapat saling berinteraksi, membentuk kelompok usaha, berbagi pengalaman, hingga membangun jejaring pemasaran dalam lingkup yang tidak terlalu luas sehingga lebih mudah didampingi oleh pemerintah maupun stakeholder terkait.
“Pelatihan bukan hanya soal kegiatan beberapa hari, tetapi bagaimana hasilnya dapat berlanjut menjadi usaha produktif atau peningkatan keterampilan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ekosistem tindak lanjut yang kuat setelah pelatihan selesai,” katanya.
Menurut Firman Yusi, pelaksanaan program pada skala desa, kelurahan, atau minimal tingkat kabupaten juga memungkinkan pemerintah melakukan pendampingan yang lebih intensif terhadap peserta.
Dengan jumlah peserta yang lebih terfokus, evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan usaha pasca pelatihan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Berbagai masukan yang diperoleh selama reses tersebut akan dihimpun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan daerah.
“Harapan masyarakat cukup jelas, yaitu agar program-program pemberdayaan yang sudah baik dapat semakin dekat dengan warga. Ketika pelatihan dilaksanakan di wilayah yang lebih dekat dan disertai pendampingan yang berkelanjutan, maka peluang lahirnya wirausaha baru dan peningkatan keterampilan masyarakat akan semakin besar,” tegasnya.
Melalui reses yang berlangsung di 16 lokasi tersebut, Firman Yusi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Dapil Kalsel 5 agar program pembangunan provinsi dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.rds
