RANTAU-Kepolisian Sektor Tapin Utara, Polda Kalimantan Selatan, memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jalan H Isbat, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin.
Kapolsek Tapin Utara Budi Santoso mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi agar BBM bersubsidi tetap tepat sasaran di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan ini untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, aman dan sesuai peruntukan, sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Budi di Rantau, Kabupaten Tapin.
Dalam pengawasan SPBU ini, kata dia, polisi melakukan pemantauan langsung, terhadap aktivitas pengisian BBM bersubsidi sekaligus mengawasi antrean kendaraan agar tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU.
Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat, agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai ketentuan dan tidak melakukan pembelian berulang yang berpotensi menyalahi aturan.
“Pihak pengelola SPBU turut diingatkan agar mematuhi ketentuan distribusi BBM bersubsidi sesuai regulasi pemerintah, termasuk mewaspadai kendaraan yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar,” katanya.
Pengawasan SPBU rutin seperti ini diperlukan, ucap Budi, karena distribusi BBM bersubsidi kerap menjadi sasaran praktik penyelewengan, terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat dan kebutuhan transportasi.
“Kami juga mengantisipasi adanya praktik penimbunan maupun pengisian menggunakan kendaraan modifikasi yang bisa merugikan masyarakat,” tambahnya.
Budi menyebutkan, selama kegiatan berlangsung polisi tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi pengawasan.
“Polsek Tapin Utara memastikan kegiatan pengawasan SPBU akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga stabilitas distribusi energi bersubsidi serta memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh akses BBM dengan lancar,” katanya menambahkan.{[an/mb03]}
