BANJARMASIN – Kursi jabatan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin definitif yang sempat kosong kini akhirnya terisi. Ichrom Muftezar yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup resmi dilantik sebagai Sekdako oleh Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR didampingi Wakil Walikota Hj Ananda di Lobby Balai Kota Banjarmasin, Rabu (20/5).
Pelantikan tersebut menjadi sorotan karena di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Sekda yang baru justru membuka ruang kritik dan evaluasi terhadap kinerjanya sejak hari pertama menjabat.
Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menegaskan posisi Sekdako bukan sekadar jabatan administratif, melainkan pusat penggerak birokrasi yang menentukan efektivitas jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks karena masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan di lapangan.
“Sekda harus menjadi motor penggerak birokrasi yang cepat, profesional, responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujar walikota.
Menurutnya, Pemko Banjarmasin saat ini terus berupaya dalam menguatkan soliditas aparatur dan membangun semangat reformasi birokrasi. Dirinya meminta Sekda baru mampu menjaga harmonisasi organisasi sekaligus menciptakan budaya kerja yang produktif dan solutif.
Sementara, Ichrom Muftezar menegaskan dirinya siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat maupun internal pemerintahan selama menjalankan amanah sebagai Sekda. Bahkan, ia meminta seluruh pihak tidak segan mengingatkannya apabila dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan.
“Saya siap dikritik dan diberi saran. Kalau saya lalai, tolong diingatkan. Kita ingin mewujudkan visi dan program Banjarmasin Maju Sejahtera dengan kerja bersama,” tegas Tezar –sapaan akrabnya.
Ia juga menekankan pembangunan kota tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata. Untuk itu, dirinya ingin memperkuat pola kolaborasi lintas sektor melalui konsep hexahelix dengan melibatkan unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, masyarakat, hingga agregator sebagai penghubung antarelemen pembangunan.
Menurutnya, pola kerja kolaboratif menjadi solusi penting agar kebijakan pemerintah lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi warga Kota Banjarmasin.
Sekda baru ini dinilai menjadi momentum penting bagi Pemko dalam memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, siap menerima kritik dan masukan secara langsung dinilai memberi sinyal positif bagi masyarakat bahwa birokrasi. via
