BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah ( BPKPAD) memperkuat digitalisasi tata kelola pendapatan daerah melalui sosialisasi Sistem Laporan Pendapatan (SILAPAT) kepada seluruh SKPD, di aula BPKPAD, Selasa (12/5).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kepala BPKPAD, Edy Wibowo menjelaskan bahwa SILAPAT hadir untuk mempermudah pimpinan daerah memantau perkembangan pendapatan secara real time dari seluruh SKPD. Sistem ini tidak hanya memuat data pajak daerah, tetapi juga berbagai sumber penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah.
“Melalui SILAPAT, pimpinan dapat melihat kondisi riil pendapatan daerah secara cepat dan terintegrasi. Jadi bukan hanya pajak daerah, tetapi juga penerimaan lain dari SKPD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini beberapa sektor yang telah terintegrasi dalam sistem tersebut di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, sektor persampahan, perkim, PUPR, hingga penerimaan lain di masing-masing SKPD.
Selain menjadi bagian dari implementasi TP2DD, penggunaan aplikasi ini juga mendukung pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui sistem tersebut, proses unggah laporan hingga pengambilan data dilakukan secara elektronik sehingga mempercepat proses pelaporan dan evaluasi kinerja pendapatan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peran admin di setiap SKPD dalam melakukan pembaruan data secara berkala agar integrasi data berjalan optimal.
“Ke depan kita menuju digitalisasi menyeluruh sebagai bagian dari smart city, sehingga penginputan data harus terus diperbarui,” lanjutnya.
Berdasarkan laporan SILAPAT, realisasi kinerja pendapatan daerah tahun 2026 hingga triwulan pertama mencapai 35,9 persen. Dari total target pendapatan sebesar Rp2,09 triliun, realisasi sementara mencapai Rp752,6 miliar.
Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak reklame, retribusi, pajak daerah, serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Untuk kontribusi retribusi hingga awal tahun 2026, capaian tertinggi sementara diraih Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi mencapai 41,7 persen atau sekitar Rp6,16 miliar. Posisi berikutnya ditempati Dinas Kesehatan. via
