, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menetapkan tarif impor 0% untuk bahan baku plastik, termasuk bijih plastik mulai Mei 2026, memunculkan dilema baru bagi industri. Di tengah tekanan pasokan global dan kenaikan biaya produksi, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut bisa menjadi penolong sekaligus ancaman bagi industri domestik. Industri hilir seperti kemasan membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih murah dan stabil.
Namun, produsen dalam negeri khawatir pembukaan keran impor justru memicu banjir produk murah yang menekan daya saing industri hulu nasional. Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak memicu praktik dumping dari luar negeri. “Kita hati-hati kalau mungkin harganya ter-dumping. Kalau misalnya nondumping ya pasti kita bisa fight bareng-bareng,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5).
Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group itu menyarankan agar fasilitas impor tarif nol persen dibatasi hanya untuk produsen yang benar-benar membutuhkan bahan baku, bukan trader. Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mencegah distorsi harga di pasar domestik.
“Kita harapkan memang yang boleh mengimpor hanya produsen. Terus kemudian diimpor memang sesuai kebutuhannya,” katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono. Dia menilai kebijakan tarif impor 0% perlu diharmonisasi dengan kebijakan lain, termasuk pembebasan bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif industri petrokimia. Menurutnya, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memunculkan kontradiksi baru di pasar domestik.
“Kalau tidak bisa memanage dengan baik antara supply dan demand ini nanti saling kontradiksi,” katanya ketika dihubungi.
Fajar menjelaskan industri saat ini masih menghadapi tekanan biaya akibat terganggunya rantai pasok global. Dalam situasi tersebut, masuknya bahan baku impor dengan harga murah berpotensi membuat produk lokal makin sulit bersaing. Baca Juga : RI Impor Bahan Baku Plastik Rp5,87 Triliun pada Maret 2026, China Pemasok Utama Di sisi lain, asosiasi industri tekstil dan serat sintetis justru melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman yang lebih serius. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai tarif impor 0% dapat membuka arus masuk produk asing secara besar-besaran.
“Kalau misalnya bea masuk 0% ini semua negara bisa datangkan produknya ke Indonesia. Dengan biaya nol ini jadi malapetaka,” kata Farhan. Dia mengkhawatirkan kebijakan sementara tersebut berubah menjadi permanen dan memperbesar tekanan terhadap industri domestik dalam jangka panjang. “Kami harap ini hanya sementara. Bahkan jangan sampai ada 0% sih,” katanya. Bis/rds
