AMUNTAI-Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Sahrujani menghadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Tahun 2025 di Aula DPRD, Kota Amuntai.
DPRD HSU melaksanakan agenda ini, sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama setahun.
Anggota DPRD HSU Aisha Nadela, menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban harus menunjukkan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.
“Pemerintah daerah harus perkuat tatakelola keuangan melalui digitalisasi pajak guna menutup potensi kebocoran pendapatan di berbagai sektor,” ujar Aisha.
Aisha menambahkan, perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN serta pemerataan sarana prasarana pendidikan dan pondok pesantren.
“Persoalan banjir harus menjadi prioritas utama dengan menyusun masterplan penanggulangan terintegrasi melalui normalisasi sungai dan pembangunan pintu air,” tegasnya.
Perwakilan DPRD tersebut, juga menyoroti pengawasan Program Makan Bergizi Gratis agar keamanan pangan dan kualitas gizi tetap terjaga bagi masyarakat.
“Kami meminta validasi data kemiskinan terus diperbaiki agar bantuan sosial tepat sasaran serta meningkatkan layanan kependudukan hingga wilayah terpencil,” pungkasnya.
Rekomendasi ini, diharapkan jadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.{[an/mb03]}
