PARINGIN-Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja intensif bersama deretan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja membahas pembedahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Kita memberikan perhatian khusus pada tiga aspek utama yakni efektivitas pelayanan publik, tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta ketepatan realisasi program kerja yang telah disusun sejak awal tahun anggaran 2025,” kata Anggota Komisi I DPRD Balangan Syahbuddin di Paringin, Kamis.
Syahbudin menekankan, raker tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah, dia tidak ingin program kerja hanya selesai di atas kertas tanpa memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas layanan di tingkat kecamatan maupun desa.
Syahbudin juga ingin memastikan, bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Selain itu, Komisi I juga meminta penjelasan transparan mengenai hambatan yang dialami masing-masing instansi agar DPRD dapat memberikan masukan yang tepat sasaran dalam fungsi pengawasan mereka.
Diketahui hasil dari pembahasan maraton selama dua hari lalu nantinya akan dirumuskan oleh DPRD Balangan menjadi poin-poin rekomendasi resmi.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi penuh pada kepentingan publik.{[an/mb03]}
