BANJARMASIN– Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat sorotan tajam Panitia Khusus (Pansus) IV Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran (TA) 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel, AKI Kalsel dari 146 turun menjadi 135 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB dari 11,2 turun menjadi 10,55 per 1000 kelahiran hidup.
Ketua Pansus IV Jihan Hanifa usai melakukan RDP dengan Dinkes, RSUD Ulin, RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, RSGM Gusti Hasan Aman dan RSJ Sambang Lihum, Selasa, (14/4).
Jihan mengatakan, mengingat AKI dan AKB merupakan indikator krusial dalam penilaian terhadap keberhasilan sistem pelayanan kesehatan, maka ini tentunya akan menjadi fokus utama Pansus IV untuk mengatasi berbagai permasalahannya.
“Tadi Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan, bahwa kita masih kekurangan SDM, banyak posyandu alat alatnya sudah lengkap termasuk USG dan lain lain, namun kita masih ada kekurangan tenaga kesehatan terutama mungkin di daerah daerah yang terpencil”, ucap Jihan.
Untuk mengatasi kekurangan dokter maupun tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi kendala utama, srikandi Partai Gerindra ini menyarankan agar ke depan Dinkes membuat klaster wilayah kerja, dengan menyiapkan fasilitas serta uang intensif yang memadai untuk menarik minat para calon nakes agar mau ditempatkan di daerah tersebut.
“Dari wilayah kerja itu mereka mendapat fasilitasnya yang lebih baik, mungkin lebih banyak daripada yang di kota untuk menarik minat mereka diletakkan di daerah. Jadi itu akan dilengkapi dengan insentif yang lebih banyak dan juga tentunya fasilitas yang lebih baik untuk mereka tinggali”, terang Jihan.
Sementara itu, kepada seluruh pimpinan RSUD Ulin, RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, RSGM Gusti Hasan Aman dan RSJ Sambang Lihum, secara umum Jihan mengharapkan pentingnya meningkatkan pelayanan terhadap para pasien, khususnya pasien IGD (instalasi gawat darurat).
Karena baru-baru ini pihaknya mendapat pelaporan terkait bagaimana mekanisme penerimaan pasien IGD yang tidak maksimal.
“Artinya mereka masuk ke jam berapa ditanganinya jam berapa gitu loh. Nah itu kan harus disikapi dengan cepat karena jangan sampai kita tidak bisa menyelamatkan nyawa orang hanya karena gara gara keterlambatan penanganan”, jelasnya.
Jihan juga berharap, pihak manajemen rumah sakit harus melakukan evaluasi dan audit total terkait mekanisme pelayanan di bagian IGD agar kejadian serupa tak terulang, tegasnya.rds
