Di tengah ambisi besar membangun kualitas manusia yang unggul, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tampil sebagai program yang paling kasatmata. Program ini konkret, terukur, mudah difoto, dan mudah dilaporkan: sekian juta porsi makanan dibagikan, sekian ribu sekolah dijangkau. Namun justru karena sifatnya yang sangat konkret itulah, MBG perlu dibaca secara lebih jernih. MBG bukan sekadar program gizi, melainkan kebijakan publik yang memiliki banyak wajah dan implikasi bagi arah pendidikan.
Wajah pertama adalah wajah kemanusiaan. Tidak ada perdebatan serius bahwa anak yang lapar sulit belajar secara optimal. Negara mana pun memahami korelasi antara gizi dan kapasitas kognitif. Jepang dan China, misalnya, telah lama menjadikan makan sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan yang terintegrasi. Artinya, pemenuhan gizi memang merupakan pondasi penting dalam proses belajar.
Namun praktik di Jepang menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar pemenuhan nutrisi. Makan siang sekolah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas konsumsi makanan. Anak-anak terlibat dalam proses distribusi makanan, belajar mengatur porsi, membersihkan peralatan makan, serta memahami tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, makan di sekolah menjadi medium pendidikan karakter yang menanamkan disiplin, kemandirian, serta kesadaran sosial.
Di titik inilah muncul pertanyaan penting: sejauh mana MBG dirancang sebagai instrumen pendidikan, bukan sekadar distribusi logistik? Jika murid hanya menjadi penerima pasif yang datang, menerima, lalu menghabiskan makanan, maka kesempatan pendidikan yang sangat berharga justru terlewatkan. Program yang seharusnya mendidik berpotensi berubah menjadi rutinitas administratif semata.
Wajah kedua adalah wajah politik anggaran. Di ruang publik, muncul kekhawatiran bahwa porsi besar anggaran pendidikan terserap untuk program MBG. Kekhawatiran ini tidak semestinya dibaca sebagai penolakan terhadap pemenuhan gizi, melainkan sebagai kegelisahan mengenai prioritas kebijakan negara. Pendidikan tidak hanya ditentukan oleh asupan nutrisi, tetapi juga oleh kualitas dan kesejahteraan guru-gurunya, kedalaman pembelajaran, serta kemampuan sistem pendidikan dalam membentuk cara berpikir anak bangsa.
Contohnya dapat dilihat pada program digitalisasi pembelajaran. Selama ini digitalisasi sering dimaknai secara sempit sebagai pengadaan perangkat teknologi, seperti Interactive Flat Panel (IFP) atau perangkat digital lainnya. Padahal digitalisasi sejatinya adalah transformasi pedagogi yakni bagaimana guru merancang pembelajaran yang mendorong nalar kritis, bagaimana murid aktif diajak menganalisis informasi atau masalah, bukan sekadar menerima pengetahuan secara pasif.
Tanpa perubahan paradigma berpikir, perangkat digital hanya menjadi simbol modernitas tanpa dampak substantif. Dalam konteks ini, MBG dan digitalisasi perangkat pembelajaran memiliki kemiripan yaitu keduanya mudah dilihat, mudah dihitung, tetapi belum tentu menyentuh kedalaman proses belajar.
Wajah ketiga adalah wajah sosial-psikologis. Dalam beberapa kasus, kritik terhadap kualitas pelaksanaan MBG justru ditanggapi secara defensif bahkan lebih bersifat antikritik. Jika ruang evaluasi tertutup dan kritik dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran, maka persoalan yang muncul menjadi lebih serius. Pendidikan seharusnya melatih daya kritis masyarakat, bukan meredamnya.
Kebijakan publik yang sehat justru tumbuh melalui proses evaluasi terbuka. Kritik bukanlah ancaman bagi suatu program, termasuk MBG. Kritik justru menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kebijakan. Ketika muncul persoalan teknis, termasuk kasus gangguan kesehatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program makan sekolah, kejelasan tanggung jawab dan tata kelola menjadi sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas bukan penghambat program, tetapi justru syarat utama keberlanjutan kebijakan.
Wajah keempat adalah wajah ketimpangan pendidikan. Di satu sisi terdapat sekolah-sekolah dengan label unggulan (Sekolah Garuda & Sekolah Rakyat) yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan memadai. Di sisi lain, banyak sekolah reguler masih berjuang dengan keterbatasan sarana, dukungan pembelajaran, dan akses terhadap sumber belajar berkualitas.
MBG memang hadir sebagai program massal yang menjangkau banyak sekolah sekaligus. Namun jangkauan yang luas tidak otomatis menyelesaikan persoalan ketimpangan kualitas pembelajaran. Perbedaan kualitas guru, budaya literasi, serta dukungan lingkungan belajar dan ekosistem pembelajaran tetap menjadi faktor penentu yang jauh lebih kompleks.
Investasi pendidikan pada dasarnya tidak menghasilkan capaian secara instan. Hasil pendidikan baru tampak dalam rentang waktu panjang, bahkan melampaui satu atau dua periode pemerintahan. Justru karena sifatnya yang jangka panjang dan kompleks itulah, kebijakan pendidikan sering kalah oleh program yang lebih sederhana dan cepat terlihat hasilnya. Di sinilah godaan kebijakan populis selalu muncul.
Padahal bangsa yang besar tidak bisa hanya memilih kebijakan yang mudah difoto dan mudah dilaporkan. Negara perlu berani berinvestasi pada hal-hal yang dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi menentukan arah peradaban yakni kualitas guru, budaya literasi, kebebasan berpikir, serta pembelajaran yang benar-benar bermakna bagi murid.
Pada akhirnya, MBG memang memiliki banyak wajah, yang bisa menjadi program kemanusiaan, kebijakan fiskal yang besar, sekaligus berpotensi menjadi instrumen pendidikan karakter apabila dirancang secara matang. Namun di sisi lain, program ini juga berisiko berubah menjadi projek administratif yang menyedot anggaran, emosi, energi, dan perdebatan publik apabila tidak diintegrasikan dengan visi pendidikan yang lebih terarah.
Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukanlah apakah anak-anak membutuhkan makan bergizi. Jawabannya tentu jelas: iya. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan pemenuhan gizi tidak menggeser fokus dari esensi pendidikan itu sendiri.
Sebab pada akhirnya, kualitas suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang masuk ke tubuh anak-anaknya, tetapi juga oleh apa yang tumbuh dalam pikiran dan watak mereka. Dan di sanalah pendidikan seharusnya tetap menjadi poros utama pembangunan bangsa.
