Mata Banua Online
Minggu, Februari 8, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Dianggarkan Rp 9 Miliar untuk Penanganan Permukiman Kumuh

by Mata Banua
28 Januari 2026
in Banjarmasin
0
KOMISI III DPRD Kota Banjarmasin saat rapat dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin salah satunya membahas penanganan kawasan kumuh tahun 2026, di Banjarmasin, Selasa (26/1).(foto:mb/ant)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menganggarkan Rp 9 miliar untuk program penanganan kawasan permukiman kumuh pada 2026.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandy di Banjarmasin, Selasa, menyampaikan, program penanganan kawasan permukiman kumuh di antaranya perbaikan fasilitas jalan lingkungan, sanitasi hingga perumahan tidak layak huni.

Berita Lainnya

124 Pejabat Lingkup Pemko Banjarmasin Dilantik

124 Pejabat Lingkup Pemko Banjarmasin Dilantik

5 Februari 2026
BKD Temukan Guru PPPK Sering Bolos

BKD Temukan Guru PPPK Sering Bolos

5 Februari 2026

Menurut dia, PR kawasan permukiman kumuh di kota ini masih seluas 300 hektare sesuai data sejak 2022 hingga 2026 ini.

“Sesuai surat keputusan (SK) Wali Kota pada 2022, luas kawasan permukiman kumuh di kota ini sekitar 500 hektare di lima kecamatan, ditangani secara bertahap hingga 2025 sudah sekitar 200 hektare,” ujarnya.

Menurut dia, setiap tahunnya penanganan kawasan permukiman kumuh mencapai 65 hektare dengan berbagai program.

“Kita maksimalkan tahun ini untuk penanganan kawasan permukiman kumuh dengan anggaran Rp 9 miliar bisa lebih dari tahun lalu,” papar Chandra.

Tentunya, ungkap dia, penanganan kawasan permukiman kumuh, khususnya di wilayah permukiman pinggiran sungai tersebut berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menyampaikan, penanganan kawasan permukiman kumuh harus dimaksimalkan agar semua masyarakat merasakan pemerataan pembangunan.

Menurut dia, banyak permukiman di kota ini, khususnya yang berada di pinggiran sungai, karena kota ini memang di kenal Kota Seribu Sungai, masih terlihat kumuh, karena tidak tertata dengan baik.

“Sangat padat, hingga terkesan kumuh,” ujarnya.

Utamanya sarana jalan dan sanitasi, ungkap Ridho, perlu jadi perhatian serius di kawasan padat penduduk tersebut.

“Karena rata-rata hanya gang kecil, rata-rata juga bangunan berstruktur kayu, jadi terlihat semrawut,” ujarnya.

Dia pun berharap pemerintah kota bisa lebih kreatif dalam penanganan kawasan kumuh di daerah padat penduduk, hingga terlihat estetik bagi wajah kota ini.

“Kami di legislatif sangat mendukung program ini, bahkan untuk menambah anggaran bisa kita bahas di APBD perubahan nanti,” ujarnya. ant

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper