BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menon aktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 67 ribu orang.
Karena menyusul pengurangan anggaran pada 2026.”Sebanyak 67 ribu peserta BPJS dinonaktifkan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Banjarmasin, Asmar, usai rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kalsel,di Banjarmasin,Rabu (7/1).
Asmar mengatakan, penonaktifan peserta BPJS Kesehatan ini dikarenakan penurunan anggaran Pemko Banjarmasin untuk membayar iuran BPJS.
“Kita hanya menyesuaikan anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran premi BPJS sebanyak 44.384 peserta,” jelasnya.
Sedangkan untuk peserta yang dinonaktifkan, menurut Asmar, pihaknya menunggu usulan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, berdasarkan hasil verifikasi Dinas Sosial setempat.
Untuk mereka yang dinonaktifkan, Asmar menyarankan agar mereka pro aktif untuk mendaftarkan kembali secara mandiri melalui WA 08118165165, ataupun kantor layanan BPJS di mall pelayanan publik.
“Masyarakat kita himbau pro aktif untuk melakukan pengecekan sendiri, apakah masih ditanggung pemerintah ataupun di non aktifkan,” himbaunya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto merasa prihatin dengan dinonaktifkan ribuan peserta BPJS Kesehatan.
“Kita prihatin, semoga yang masih ditanggung pemerintah ini adalah mereka yang benar-benar membutuhkannya,” kata politisi Partai Demokrat.
Diakui, penonaktifkan ini merugikan masyarakat yang selama ini ditanggung biaya kesehatannya oleh pemerintah, akibat keterbatasan anggaran. rds
